Kupang.Spektrum-ntt.com || Walikota Kupang, dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis, S. Sos., M.Sc sampaikan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas di Kota Kupang.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang di Arena Car Free Day, Jl. El Tari Kupang, Sabtu (08/03/25).
Kegiatan ini menghadirkan Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M. Hum sebagai pembicara, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Yuliana Marta Doky, S.Sos dan Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT, Serafina Bete.
Walikota Kupang, dr. Christian Widodo dalam pembicaraannya menekankan pentingnya memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik. Menurutnya jika bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupa tentang anak sebagai bagian yang tak terpisahkan. Bersama Wawali, dia ingin mewujudkan Kota Kupang menjadi rumah bersama yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua. Sebagai langkah awal, di hari-hari pertama bekerja, mereka sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk dibahas bersama DPRD Kota Kupang.
dr. Chris juga menyoroti tiga fokus utama dalam mendukung perempuan, yakni hak-hak perempuan, kesetaraan gender dan pemberdayaan.
"Regulasi sudah ada, tetapi yang penting adalah implementasinya. Karena visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S. Sos., M. Sc menambahkan bahwa pendidikan dan akses terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama pemerintah.
"Sekolah bagi anak-anak disabilitas harus inklusif, mereka berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet yang disesuaikan, jalur khusus bagi pengguna kursi roda dan akses ke dunia kerja.
"Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan serta penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri secara ekonomi," jelasnya.
Sementara, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M. Hum menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu lokal, tetapi menjadi perhatian global.
"Di dunia internasional, hak-hak perempuan terus diperjuangkan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pembangunan daerah," ujarnya.
Wakil Gubernur juga mengapresiasi semakin banyaknya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di NTT, seperti Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati Kupang, dan beberapa pemimpin perempuan lainnya di wilayah NTT.
Tak hanya itu, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni juga mengakui sebagai Lembaga legislatif DPRD Provinsi NTT telah membuat regulasi yang menjamin pemenuhan hak kaum perempuan dan disabilitas, yakni Perda No. 5 tentang pengarusutamaan gender serta Perda No. 6 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti hak pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja.
Sayangnya, regulasi tersebut masih minim implementasi. Dia berharap ke depan pemda seluruh NTT bisa membuat regulasi semacam ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay dalam kesempatan yang sama menjelaskan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret merupakan momentum global untuk merayakan pencapaian perempuan dalam berbagai bidang, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kesetaraan gender, disabilitas, sosial inkusi (GEDSI) dan pemberdayaan perempuan.
Pada tahun 2025, peringatan Hari Perempuan Internasional mengusung tema global "Accelerate Action" atau "Percepat Aksi".
Tema ini menekankan pentingnya langkah cepat, konkret, dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang menghalangi implementasi GEDSI di seluruh dunia, terangnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama percepat aksi Gedsi dari NTT untuk Indonesia, oleh para narasumber dan peserta yang hadir. (Nanny)
Sumber : Prokompim Setda Kota Kupang