Wakil Bupati Sikka Tidak Hadir Acara Pelantikan Adalah Kecelakaan Administratif

BAGIKAN

SIKKA. SPEKTRUM-NTT. COM || Acara pelantikan 3 pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Sikka Convention Center (SCC), hanya dihadiri oleh Sekda Sikka, para asisten lingkup Setda Sikka serta para OPD, Selasa (11/1/2022) 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka Romanus Woga tampak tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. 

 

Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga mengungkapkan, dirinya enggan menghadiri acara pelantikan para pejabat tinggi pratama tersebut karena tidak dilibatkan dalam penempatan pejabat eselon II tersebut. 

 

Ia juga menegaskan, dirinya tidak dimintai pertimbangan atau pendapat atau saran atau apa saja yang berkaitan dengan penempatan pejabat tinggi pratama ini. 

 

Dosen pada Fakultas Hukum Ubaya, Marianus Gaharpung, SH., MS ikut menyoroti ketidakhadiran Wakil Bupati Sikka dalam acara pelantikan pejabat tinggi pratama yang berlangsung di SCC tersebut.

 

Menurutnya, jika kondisi seperti ini maka telah terjadi kecelakaan administratif dan hal ini tidak boleh terjadi karena tidak etis. 

 

Marianus mengatakan, ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu munculnya disharmoni antara Bupati dan Wakilnya. 

 

Pertama, lemahnya komitmen mereka yang sudah disepakati sejak awal pencalonan dan pelantikan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. 

 

Koalisi yang dibangun pada saat Pilkada hanya didasarkan pada sekedar memenuhi persyaratan administratif dan dukungan politik dan koalisasi hanya demi meraih kemenangan Pilkada, dan bukan untuk memperkuat pemerintahan demi mewujudkan pemenuhan hak- hak dasar warga Nian Sikka. 

 

Bupati dan wakil bupati mengikutsertakan tim suksesnya dalam penyelengaraan pemerintahan, baik mulai seleksi dan penempatan jabatan di pemerintahan atau posisi urusan proyek dengan uang negara Inipun bisa memicu disharmoni.

 

 

Kedua, terkadang bupati secara sadar terlalu dominan dalam berkuasa. Wakil tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Padahal dalam peraturan perundang- undangan pembagian tugasnya sangat jelas tetapi praktiknya bupati mau menguasai semua tugas tersebut beserta ikutannya, berupa program kegiatan termasuk urusan proyek-proyek. Inilah biang kerok masalahnya.

 

 

Ketiga, akibat dari kurang jelasnya implementasi pembagian tugas potensi memunculkan mandeknya komunikasi antar mereka. Misalnya dalam pembahasan jabatan dan mutasi jabatan terkadang wakil bupati tidak diundang rapat. Pengambilan keputusan penting tidak dibicarakan dengan wakil. Promosi dan mutasi jabatan dan lainya tidak mengikutsertakan wakil bupati. Pembagian paket proyek semua dikuasai oleh bupati.

 

 

Keempat, terjadinya perebutan popularitas antara bupati dan wakilnya juga potensi memicu munculnya konflik. Apalagi, jika paket pasangan tersebut baru satu periode kekuasaan. Makin populernya seorang wakil bupati dipersepsi sebagai lawan politik yang dapat mengancam keberlangsungan posisi bupati untuk Pilkada 2024 akan datang. Beda halnya, jika bupati sudah pada periode kedua, maka menguatnya popularitas wakil bupati tidak menjadi persoalan.

 

 

Marianus berharap, semoga kemesraan ROMA jangan cepat berlalu, dan ingat tugas dan tanggungjawab secara konstitusi dipundak Anda sangat besar. 2024 masih jauh dan masih banyak pekerjaan terutama pemenuhan hak-hak dasar sebagai jargon jualan Anda belum maksimal jika ini tidak diseriusin, maka mimpi dua periode hanya hayalan saja.

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup