SIKKA. SPEKTRUM-NTT.COM || Gabungan Aktivis HAM Kabupaten Sikka yang terdiri dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (Truk) jaringan Pemerhati Sikka, Kelompok Perempuan Anti Human Teafficking menggelar aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka, Rabu (4/11/2021).
Aksi damai di kantor DPRD Sikka tersebut berlanjut dengan dialog yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sikka, Dalam dialog tersebut, DPRD melalui ketua DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kerja-kerja Truk-F dan jaringan yang telah berjuang dalam mencari keadilan khusus untuk masalah kaum perempuan dan anak.
“DPRD sangat antusisas untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kerja- kerja Truk-F dan jaringan. Menurut mereka seolah-olah ini merupakan hal baru, padahal kami berharap agar jauh sebelum itu mereka harus berpihak seperti apa yang mereka sampaikan saat ini. Harus diingat kasus ini terjadi pada bulan bulan Juni lalu dan ramai sekali, tapi DPRD tidak mau mengambil sebuah sikap politik yang merspon satu isu besar yang menyangkut kseselamatan manusia yang bekerja di kabupaten ini, yang merupakan bagian dari kerja politik mereka tapi itu tidak dilakukan” Ungkap John Bala, SH, Pemerhati HAM Sikka, dihadapan Awak Media.
John Bala mengatakan bahwa sebagai satu strategi gerakan, para pihak ini dianggap sebagai satu ‘recoursing’ penting untuk melakukan perubahan dalam jangka panjang, dan pihaknya tetap menghormati DPRD dan yang memberikan apresiasi hari ini.
John Bala lebih lanjut menyatakan bahwa setelah melakukan dialog dengan DPRD Sikka, DPRD Sikka melalui ketua DPRD, Donatus David, menyampaikan ada 4 (empat) poin pernyataan sikap yang disampaikan yaitu pertama, DPRD bertekat sungguh-sungguh untuk memanggil Kapolres agar memberikan klarifikasi tentang perkembangan penanganan dua kasus itu yakni kasus 17 anak dan perkembangannya dan 4 anak yang hilang itu dengan berbagai variasi masaalah didalammnya.
“Secara eksplisit, menurut dugaan kami ini merupakan rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sengaja berupaya untuk menghilangkan salah satu alat bukti, dan korban yang adalah saksi ini sangat penting dan menjadi saksi kunci. Tanpa mereka walaupun dua saksi yang ada, petunjuk awal dari mereka sangat sulit untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah tindak pidana” Lanjut John.
Ia mengapresiasi langkah DPRD dalam berupaya memanggil Kapolres untuk mendengarkan apa alasan Kapolres dan bagaimana perkembangan kasusnya serta memberikan dukungan politik dalam proses selanjutnya. Hal ini menurutnya bukan mengintervensi proses hukum tetapi memberikan dukungan poloitiknya agar pihak Kepolisian dapat melakukan upaya hukum yang profesional.
Poin Kedua bahwa untuk semua PUB dan Cafe yang tidak mengantongi ijin tapi sedang beropersi untuk segera di evalusi untuk dihentikan operasinya. jadi yang belum mengantongi ijin, DPRD minta untuk segera dihentikan, dan kalau mau melanjutkan maka harus segera mengurusi ijinya.
Poin Ketiga bahwa untuk Pub-Pub yang terkait dengan kasus 17 anak ini, tidak hanya dibekukan sementara atau dilarang untuk beropersi sementara tapi dicabut ijinnya karena hal ini secara kasat mata bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada telah terbukti malakukan tindak pidana TPPO yang walaupun belum ada putusan inkrah.
Dan poin Keempat yaitu DPRD akan mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda no 7 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan TPPO di Kabupaten Sikka terutama berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 dan 2 dimana DPRD akan menginisiasi melakukan konsolidasi kepada para pihak yang terlibat dalam gugus tugas untuk berkoordinasi dalam rangka, pertama, membahas seluruh tema kasus ini secara lebih rinci dan tegas, kedua, mempersiapkan mekanisme jangaka panjang untuk melakukan pemantaun terhadap PUB-PUB tersebut.
Terakhir, Ia menyatakan bahwa kasus ini menjadi pintu masuk untuk dijadikan pemberantasan dan penyelesaian kasus, dan menyiapkan sebuah model substani dan mekanisme pencegahan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan ini dan setelahnya.
Lebih jauh, Ia menyatakan bahwa gabungan Aktivis HAM Sikka sesalkan karena tidak bertemu bupati Sikka saat menyampaikan aksi damainya di kantor Bupati Sikka. Terhadap hal ini, Ia menyatakan bahwa pihaknya telah bersepakat untuk bertemu Bupati Sikka pada hari Kamis yang akan datang. Nantinya, selain ke kantor Bupati Sikka, pihaknya juga akan ke Kantor DPRD Sikka untuk memastikan beberapa poin rekomendasi dan kelanjutan dari 4 sikap DPRD yang sudah disampaikan.(**/red