Borong. Spektrum-ntt.com || Usaha produksi batu pecah atau (stone crusher) diduga tidak memiliki izin milik Cv. Sarana Teknik yang terletak di Betong Torok, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba. Unit usaha ini sudah beroperasi kurang lebih 4 bulan yang lalu dan digunakan untuk pembangunan peningkatan jalan Lembur-Nunur. Dilokasi usaha penggilingan batu ilegal itu terlihat satu unit alat berat beko sedang memasukkan batu kerikil ke mesin pemecah.
Di sana juga terlihat sejumlah tumpukan batu yang telah dipecah serta tumpukan pasir yang telah dicampur untuk digunakan pada proyek jalan tersebut.
Menurut salah seorang warga Betong Torok WN kepada media ini mengatakan, usaha itu telah beroperasi kurang lebih empat bulan yang lalu. Ada begitu banyak mobil dumtrek yang ada dilokasi mengangkut material untuk dibawah kelokasi pekerjaan jalan.
"Di Betong Torok itu saya dengar ada penggilingan batu yang izinnya belum ada, sehingga tentu belum boleh beroperasi. Kendati izinnya di provinsi tapi pemerintah daerah juga punyak hak menegakkan perda terkait RTRW. Bukan hanya itu, Saya juga sering lihat ada mobil - mobil dump truck pengangkut batu yang telah digiling dari lokasi penggilingan", ungkapnya kepada media ini selasa 14 november 2022.
WN berharap pemerintah daerah Manggarai Timur, untuk segera hentikan proses penggilingan batu tersebut . Apalagi materialnya digunakan untuk kepentingan proyek diwilayah Matim dan hingga saat ini belum mengantongi izin tapi masih berani beroperasi.
Hal senada pun diungkapkan salah seorang warga pemilik lahan sekitar proyek batu pecah yang namanya enggan dimediakan mengatakan bahwa kegiatan penggilingan batu tersebut dapat mengganggu tanaman-tanaman kami yang ada disekitar lokasi tersebut. Sebab proses penggerukan batu itu dapat mengakibatkan longsor serta abu-abu saat proses penggilingan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Apalagi sumber penghasilan kami dari hasil bumi yang ada.
"Jujur saja proses penggilingan ini sangat mengganggu kami yang memiliki lahan sekitar lokasi. Sebab proses pengerukan semakin dalam dan mengakibatkan longsor", terangnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan di wilayah Manggarai Timur Ibrahim Mubarak Mapawa, kepada wartawan melalui via WA mengaku bahwa semua proyek jalan di Manggarai Timur masih menggunakan batu pecah ilegal lantaran belum ada quarry yang legal dari pemerintah.
"Ok..trm kasih tp coba om sy kasih saran...supaya lebih berimbang...masalah legal atau tdk legal material... om coba lihat semua proyek d manggarai timur...termasuk Mako Polres..." tukasnya.
Sementara Toni yang merupakan pemilik usaha penggilingan batu split enggan memberikan komentar. Sementara media ini sudah berupaya untuk lakukan konfirmasi.
Penulis : Epos Ngaja
Editor : Admin