TTS.Spektrum-ntt.com || Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yerim Yos Fallo, mendorong agar perekrutan untuk mengisi jabatan BPD yang lowong berjalan sesuai aturan dan regulasi yang ada.
Hal itu disampaikan kepada sejumlah wartawan di ruang rapat Komisi I DPRD TTS pada, Kamis (12/11/26).
"Terkait perekrutan untuk mengisi jabatan BPD yang lowong, tentu kita dorong agar semuanya wajib berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada," ujar Yerim Yos Fallo.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi jika menemukan hal-hal yang kurang sesuai dalam proses seleksi.
"Banyak yang bertanya melalui pesan singkat. Kami sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang sesuai, silakan sampaikan juga ke Komisi I agar kita kawal bersama," katanya.
Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa tujuan pengisian BPD bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan mendapatkan anggota yang berkualitas.
"Kita ingin prosedur dan administrasi dijalankan dengan benar, sehingga kita memperoleh anggota BPD yang berkualitas, bukan hanya ikut saja, tetapi benar-benar mengerti tugas, fungsi, dan cara kerjanya di desa," tegasnya.
ASN Tidak Boleh Jadi Anggota BPD
Menanggapi polemik yang berkembang mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan BPD, Yerim menyampaikan pandangannya bahwa ASN tidak dibolehkan menjadi anggota BPD.
"Jika saya tidak salah, perlu kita cek kembali, ASN tidak dibolehkan menjadi anggota BPD. Karena tugas dan fungsi BPD itu melekat. Anggota BPD harus benar-benar mendedikasikan dirinya untuk melayani di desa. Tidak bisa pada saat yang sama seseorang menjalankan tugas sebagai ASN di tempat lain dan juga menjadi anggota BPD," papar Yerim.
Ia juga menambahkan bahwa BPD memiliki kantor dan tempat kerja di desa, dengan kegiatan yang berlangsung setiap hari.
"Bagaimana nanti kegiatan-kegiatan di desa jika ia harus juga hadir di kantornya sebagai ASN? Itu tidak bisa," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selaku dinas teknis melakukan pengecekan ganda terhadap setiap calon yang mendaftar.
"Ini harus menjadi catatan kritis. Lakukan pengecekan dan pengecekan ulang, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan," pesannya.
Bukan Hanya ASN, Pekerjaan Tetap Lain Juga Perlu Diperhatikan
Tidak hanya ASN, Yerim juga menekankan bahwa masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap lain yang mengikat juga perlu dipertimbangkan.
"BPD adalah DPR-nya di desa. Ia harus hadir dalam rapat-rapat, mulai dari pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga menangani pengaduan masyarakat. Semua itu harus dihadiri oleh anggota BPD," jelas Yerim.
Yerim juga menyoroti fenomena di mana dari lima anggota BPD, hanya satu atau dua orang yang aktif bekerja, sementara yang lain, termasuk yang memiliki pekerjaan lain atau sudah lulus P3K, jarang hadir.
"Kondisi seperti itu bisa dikategorikan sebagai kekosongan jabatan karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini harus dievaluasi. Ruang ini ada untuk kita lakukan evaluasi sekaligus mengisi kembali kekosongan tersebut agar fungsi kontrol dan pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa tidak terabaikan," sarannya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan di BPD mensyaratkan kehadiran anggota secara lengkap agar mencapai kuorum dan berjalan secara demokratis.
"Karena itulah jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil, agar keputusan tidak berakhir seimbang harus ada satu suara yang menentukan. Semua itu hanya bisa berjalan maksimal jika setiap anggota benar-benar hadir dan menjalankan fungsinya di desa setiap hari," pungkas Yerim Yos Fallo. (SN/Mega)