TTS. Spektrum-Ntt.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar rapat gabungan komisi dengan mitra komisi dalam upaya penyelesaian persoalan P3K di kabupaten TTS, Jum'at, 17/01/2024
Pantauan media ini, rapat gabungan antara Komisi I DPRD dan Komisi IV DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu, dan dihadiri pimpinan komisi beserta anggota komisi, juga mitra komisi diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) beserta staf, dan Kepala BKPSDMD dengan staf
Untuk diketahui, persoalan P3K yang menjadi tren di kabupaten TTS adalah masalah titip menitip nama di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga masalah data yang terdaftar pada Dapodik kurang valid sehingga mengakibatkan para Guru tidak lulus seleksi P3K
Sejumlah persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD TTS yang meminta Pemerintah Daerah melalui BKPSDMD dan Dinas PK untuk segera mengambil sikap sesuai regulasi yang berlaku dan tetap memperjuangkan nasib para Guru maupun nakes yang sudah lama mengabdi namun belum lulus seleksi P3K akibat kesalahan data
"Untuk semua persoalan yang terjadi mari kita luruskan sesuai regulasi yang ada kemudian sesegera mungkin kita mengambil sikap untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak lulus karena kesalahan data", Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu A.md
Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu juga meminta Pemda melakukan pengumuman publik kepada masyarakat untuk turut mengawal proses seleksi P3K hingga penyerahan SK agar bisa melaporkan setiap kejanggalan yang ditemui
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS, Yerim Yos Fallo, meminta Pemerintah Daerah melalui BKPSDMD untuk segera bersurat ke BKN Pusat terkait nasib para Honorer Swasta yang sudah mengabdi lebih dari 4 tahun namun hingga kini belum bisa mengikuti seleksi P3K karena tidak terdaftar dalam Data Base BKN
"Kami minta agar para Honorer Swasta yang hanya ada dalam Dapodik tetapi sudah mengajar di atas 4 Tahun bahkan ada yang sudah belasan Tahun tetapi tidak bisa mendaftar karena tidak ada dalam Data Base BKN agar di Buatkan Surat dari BKPSDMD ke BKN Pusat Terkait Nasib Mereka karna Sudah ada Diskresi KemenPAN- RB tgl 14 Januari 2025", Pinta Yerim Fallo
Sementara terkait salah satu Guru calon P3K yang status kelulusannya di anulir akibat kesalahan data Dapodik, Yerim mendorong Pemerintah untuk mengembalikan hak kelulusannya
"Saya Mendorong agar persoalan yg berhubungan dengan Ibu Hana Sakan S.Pd harus di kembalikan Hak untuk kelulusannya di SMP Negeri Noeliu", Tegas Yerim
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, Relygius Usfunan bahwa persoalan P3K harus segera diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses yang berjalan. BKPSDMD juga diminta untuk membantu proses pengembalian status kelulusan Hana Sakan
" Terkait ibu Hana Sakan dokumennya juga sudah diserahkan kepada komisi IV dan setelah kita teliti dokumennya sangat lengkap sehingga kami dukung untuk dari BKPSDMD dapat membantu untuk haknya bisa dikembalikan" Ujar Relygius Usfunan
Ketua Komisi IV juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk kembali memperhatikan masalah titip menitip data dalam Dapodik
"Jangan sampai masalah titip menitip di luluskan lagi", Pungkas Relygius
Adapun sejumlah nama calon P3K yang dibatalkan status kelulusannya dengan kasus yang berbeda-beda yaitu : Marisa N. B. Nope, Deci Tharoci Neolaka, Welhelmina Tlonaen, Adelmi Suryani Lassa, Doli Dolita Manao, Marthen Banunaek, Bruno Nenabu, Yeni Banunaek, Srisanti Andri Nuban, Hana Krisyani Batsyeba Sakan. (SN/Mega)