TTS.Spektrum-ntt.com || Penggusuran kawasan hutan asam di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), untuk proyek Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 1.300 hektare memunculkan kekhawatiran serius. Bukan hanya hilangnya ribuan pohon produktif, tetapi juga ancaman terhadap keseimbangan ekologis dan ruang hidup masyarakat selatan TTS.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, David Imanuel Boimau, menyebut pembukaan lahan besar-besaran tanpa jaminan keberhasilan pengelolaan sawah berpotensi menjadi bom waktu. Ia khawatir proyek yang bertujuan meningkatkan produksi pangan justru melahirkan kemiskinan baru jika tidak disertai kesiapan infrastruktur, terutama air.
“Pada prinsipnya kita mendukung program pemerintah. Tetapi yang kita harapkan itu jangan sampai hanya pembukaan lahan saja. Kita harus lihat dampak ikutan dari program nasional yang sementara ini di-backup oleh pemerintah kabupaten,” ungkap David.
Menurut David, keberhasilan proyek tidak boleh hanya diukur dari luas lahan yang dibuka dengan alat berat. Pemerintah harus memastikan lahan itu benar-benar bisa ditanami, mendapat pasokan air memadai, dan menghasilkan panen berkelanjutan.
“Kita berharap setelah program itu berjalan, ada ketersediaan air. Artinya, dengan ketersediaan air itu, masyarakat bisa mengelola lahan yang sudah dikelola pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengkhawatirkan skenario pembukaan lahan dinyatakan berhasil, tetapi masyarakat justru gagal tanam dan gagal panen. Warga bukan hanya kehilangan vegetasi alam yang menjadi sumber ekonomi, tetapi juga menghadapi ketidakpastian hasil dari sawah baru itu.
“Kita khawatir jangan sampai program pusat untuk pembukaan lahan cetak sawahnya sukses, tetapi kegagalan tanam dan panen membawa kesengsaraan berkepanjangan kepada rakyat,” tegasnya.
Kekhawatiran itu beralasan. Selama ini masyarakat Oebelo, Bena, dan Kualin menggantungkan hidup pada hasil bumi, terutama asam. Musim panen asam menjadi penopang kebutuhan rumah tangga hingga musim panen berikutnya.
“Karena selama ini masyarakat, khususnya Oebelo, Bena dan Kualin, banyak yang menggantungkan harapan pada hasil bumi asam dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan akan semakin serius jika pohon produktif sudah digusur, sementara sawah baru tidak memberikan hasil sesuai harapan.
“Kalau itu tidak ada ikatan untuk hasil dari percetakan sawah, itu akan timbul masalah kemiskinan baru,” katanya.
David juga menyoroti kerusakan vegetasi alam akibat penggusuran pohon asam dan gewang yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan perubahan iklim di selatan TTS.
“Yang saya lihat itu kerusakan vegetasi alam dengan adanya penggusuran hutan asam dan pohon gewang akan memengaruhi perubahan iklim. Ini yang jauh-jauh hari sudah harus diantisipasi oleh pemerintah kabupaten,” ungkap David.
Ia meragukan solusi sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air cetak sawah. Ia mengingatkan program seribu sumur untuk mengatasi kekeringan di selatan yang menurutnya banyak tidak berfungsi.
“Kalau ada alasan lain bahwa akan pengadaan air lewat sumur gali, itu tidak mungkin. Pernah ada program nasional seribu sumur akibat kekeringan di selatan, itu rata-rata mubazir,” ujarnya.
Sebagai alternatif, David mendorong penyediaan air dari Bendungan Linamnutu dan Kali Noemuke untuk mendukung lahan cetak sawah di kawasan Tiu. Ketersediaan air harus menjadi prasyarat utama sebelum masyarakat dibebani harapan mengelola lahan baru.
“Kalau pembukaan lahan besar-besaran dan tidak berhasil, maka akan menciptakan kemiskinan baru di bagian selatan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah tidak mengabaikan suara masyarakat yang menolak atau mempertanyakan pembukaan hutan asam. Keberatan warga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap penghambat program.
“Program percetakan sawah tidak harus di Bena dan sekitarnya. Masih ada banyak lokasi yang produktif untuk diusahakan. Di Amanatun kan lahan masih luas, wilayah Mollo, Koa bisa dibagi untuk memenuhi kuota itu,” jelasnya.
David menegaskan pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan program telah diterima seluruh masyarakat hanya karena tidak ada penolakan terbuka.
Dampak sesungguhnya baru terlihat saat musim hujan dan masyarakat menghadapi kondisi lingkungan yang berubah. Ia juga meminta Dinas Pertanian TTS tidak menghindari tanggung jawab teknis dan memberikan data serta kajian matang sebelum program dijalankan.
“Saya anggap itu hanya bom waktu saja. Di selatan itu ibarat bom waktu. Nanti kalau musim hujan orang tidak manfaatkan, apalagi kita sama-sama tahu bahwa curah hujan di sana rata-rata rendah,” tegas David.
Proyek cetak sawah Oebelo merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan swasembada pangan nasional. Namun bagi David, ambisi itu tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Jika hutan asam hilang sementara sawah tidak produktif karena keterbatasan air, masyarakat selatan TTS berpotensi menghadapi dua kehilangan sekaligus. (SN/Mega)