Borong. Spektrum-ntt.com || Pemerintah daerah Manggarai Timur kembali menganggarkan 14 miliar lebih untuk bantuan modal usaha bagi THL yang tidak lagi diperpanjang kontraknya.
Hal tersebut telah dibahas dalam rancangan belanja daerah dan juga berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Manggarai Timur dalam sidang paripurna pada 30 November 2022.
Beberapa waktu lalu juga ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) telah melakukan aksi mogok kerja di kantor DPRD Matim.
Seperti yang disampaikan kordinator umum THL, Gordi Nanggar mengatakan, kedatangan para THL di Kantor DPRD Manggarai Timur guna mendesak dan juga menanyakan sikap politik DPRD terkait nasib THL yang akan diberhentikan awal tahun 2023 mendatang.
"Kami hanya meminta penjelasan yang resmi karena terhitung mulai dari awal Januari 2023 tidak semua THL di Manggarai Timur yang sudah bekerja sampai sekarang itu akan diakomodir. Berdasarkan informasinya yang sudah beredar sekarang hampir lebih banyak yang keluar ketimbang yang bertahan," katanya kepada awak media Senin (21/11/2022).
Tak hanya itu, Gordi juga ungkapkan bahwa kedatangan THL juga meminta DPRD Manggarai Timur, jika memang dalam aturannya THL wajib diberhentikan, maka semuanya harus diberhentikan dan tidak boleh ada yang masih dipakai untuk kerja.
"Kalau memang gara-gara keterbatasan anggaran daerah sehingga THL harus keluar, maka jangan ada yang tersisa, semua THL harus keluar. Kalau semua tidak keluar maka akan ada rasa sakit hati di antara sesama. Kami membutuhkan keadilan yang sama, jadi tolong jangan gunakan sistem tebang pilih," ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer ini dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tertuang melalui Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.
Penulis : Epoz Ngaja
Editor : Kans Tse