TTS.Spektrum-ntt.com || Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), Alfred Baun SH., kembali melontarkan kritikan keras bagi Pemerintah Daerah dalam masa kepemimpinan Bupati, Eduard Markus Lioe dan Wakil Bupati, Jhony Army Konay.
Ketua ARAKSI, Alfred Baun dalam Jumpa Pers Jumat, 17/04/2026, menuding Pemerintah Daerah sebagai pembunuh ekonomi rakyat kecil dengan pajak dan kupon berlapis yang diterapkan pada area pasar inpres Soe.
"Standar ekonomi kita saat ini menurun jauh dari pemerintahan sebelumnya. Turun karena pemerintah sendiri yang membunuh ekonomi rakyat kecil, dengan pajak, dengan kupon berlapis untuk menggerogoti ekonomi rakyat kecil", ujar Alfred mengkritisi kebijakan Pemda tersebut.
Alfred menyebut pungutan berlapis di area pasar inpres sebagai contoh kebijakan Pemda yang tidak berpihak pada rakyat.
"Contoh di pasar inpres. Di pasar itu pintu berlapis, kalau rakyat bawa sayur lima puluh ribu untuk jual tapi di pintu masuk bayar, kemudian nanti baru duduk bentang karung untuk jual, kupon kuning sampai untuk bayar lagi, nah itu yang saya bilang pemerintah sendiri membunuh ekonomi Daerah ini", sebut Alfred dengan nada kesal.
Mantan anggota DPRD Provinsi itu juga blak-blakan menyebut cara Pemda mengambil keuntungan dari rakyat kecil dan itu sangat memalukan.
"Bukannya menggenjot ekonomi untuk maju tapi dia memanfaatkan ekonomi rakyat-rakyat kecil untuk mengambil keuntungan, dan itu sangat memalukan", Tuding Alfred.
Lebih lanjut, ARAKSI menantang Pemda untuk memaparkan tren ekonomi di TTS selama 2 tahun terakhir kepada publik
"Saya tantang pemerintah Daerah coba presentasikan kepada kita tren ekonomi TTS 2 tahun terakhir, naik atau turun? Atau apa? Biro ekonomi gak punya data it," tantang Alfred.
Bukan hanya itu, ARAKSI juga menilai manajemen pemerintah dan manajemen ekonomi dalam masa kepemimpinan Buce-Army semakin ngawur dan bego.
"Manajemen pemerintah semakin ngawur dalam mengatur Daerah ini. Ini bukan manajemen lagi tapi pakai sistem untuk lu kejar dan lu dapat sekian na bagi kita sekian. Jadi membisniskan ekonomi rakyat untuk saku pemerintah. Makanya kalau berbicara mengenai ekonomi Daerah dan manajemennya seperti ini maka kita semakin bego saj", Ujar Alfred didampingi sejumlah pengurus ARAKSI.
Alfred juga menyesalkan tindakan Pemda yang memungut pajak dari area layanan publik seperti RSUD namun sebaliknya membiarkan mafia/calo bermain di area program yang mestinya menjadi salah satu sumber PAD terbesar bagi TTS.
"Tempat pelayanan publik seperti rumah sakit dan pasar inpres malah pintu masuk keluar harus bayar. Tapi justru membiarkan program yang mestinya menjadi pendapatan terbesar bagi Daerah ini yaitu kuota sapi, mereka biarkan untuk calo yang bermain", Pungkas Alfred.
Diakhir pernyataannya, Alfred Baun menegaskan bahwa dalam waktu dekat ARAKSI akan mengambil sikap terhadap sejumlah polemik yang terjadi di TTS.
"ARAKSI sementara mengkaji untuk dalam waktu dekat ini, apakah kita akan lakukan aksi dengan melibatkan masyarakat di pasar atau kita lakukan audiens dengan Pemerintah Daerah untuk bertanya dan pemerintah menjawab", tegasnya. (SN/Mega)