Pembatalan Pembagian Bansos PPKM di Leuntolu, Kadinsos Belu Angkat Bicara

BAGIKAN

BELU.SPEKTRUM-NTT.COM || Kepala Dinas Sosial (KaDinSos) Belu angkat bicara soal Pembatalan Pembagian Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Bansos-PPKM) kepada Keluarga Penerima Manfaat(KPM) di Desa Leuntolu pada ( 03/12/2021). 

Ketika dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp/Telpon seluler (Sabtu, 04 Desember 2021), Kepala Dinas Sosial (KaDinSos) Kab. Belu, Dra. Maria M. K. Eda Fahik, MM menyampaikan bahwa berkas administrasi yang harus diserahkan kepada penyalur bantuan itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Rekening Bank. Sedangkan mengenai data-datanya, pihak pendamping dan Pemerintah Desa (PemDes) harus bersama-sama untuk mengecek data penerima seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementrian Sosial agar tidak ada pendobelan dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. (06/12/2021). 

Lanjutnya bahwa oleh karena itu, data penerima Bansos PPKM harus diklarifikasi lagi agar tidak salah sasaran. Sebab bantuan yang diberikan pihak Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial hanya diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang belum pernah disentuh dengan bantuan lain. 

"Hari Senin, tim pendamping akan mendatangi kantor dinas dikantongi dengan data yang bersumber dari Pemerintah Desa, supaya bisa disesuaikan dengan data yang bersumber dari Kementrian Sosial," jelasnya. 

Dikatakan Eda Fahik, Surat Bupati tersebut tidak melampirkan nama-nama penerima Bansos PPKM akan tetapi bersifat pemberitahuan yang melampirkan jadwal.  

"Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diambil dari pihak BRI, sebab Surat Bupati itu hanya melampirkan daftar. Jadi bagi KPM yang sudah menerima bantuan lain seperti BLT dan lain-lain, mereka (KPM, red) tidak bisa diakomodir lagi untuk menerima Bansos PPKM ini", terangnya.

Dijelaskannya data yang dikirim oleh pihak Kementrian Sosial (KemenSos) melalui Bank BRI seharusnya pihak bank terlebih dahulu melakukan klarifikasi bersama pihaknya (Dinsos, red).

Lanjut Eda Fahik, dirinya baru melihat surat yang dikirim oleh pihak Kemensos, kemarin (Jumat, 03/12/21). Usai mengetahui isi surat yang bersumber dari KeMenSos, dirinya meminta kepada pihak Bank untuk melakukan klarifikasi data agar tidak bermasalah dikemudian hari. Kebetulan dirinya (KaDinSos) baru melaksanakan tugasnya di Dinas terkait, katanya.

"Sebab, data yang dibawa oleh Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PTKSK) Raimanuk bersama pihak Bank ke lapangan itu adalah data yang bersumber dari Bank bukan dari Dinas Sosial. Dan sesungguhnya data tersebut sama sekali belum diketahui oleh pihaknya (Dinsos, red)". 

Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari para Kepala Desa (KaDes) data secara akurat dari wilayahnya masing-masing agar tidak ada benturan antar masyarakat dengan Pemdes dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Belu. 

 

(**/Novryano

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup