TTS.spektrum-ntt.com || Panitia Angket DPRD TTS Mulai Bekerja Sejak Mendapat Persetujuan Dalam Paripurna Senin, 28/03/2022, Namun Hingga Kini Panitia Angket Belum Juga Melaporkan Hasil Kerjanya. Dan Karena Itu Panitia Angket Diduga Melanggar UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Dimana Pada Pasal 206 Ayat (1) Berbunyi, "Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket".
Wakil ketua panitia angket Dr. Uksam Selan kepada awak media jumat, 10/06/2022 di ruang kerja komisi III DPRD TTS, mengatakan panitia angket sudah membuat resume hasil kerja, namun belum sempat melaporkan karena belum ada rapat paripurna. Dirinya memastikan, jika pekan depan ada sidang paripurna, maka panitia angket akan melaporkan resume kerja dalam sidang paripurna.
“Resumenya sudah ada, cuma belum ada sidang paripurna. Pekan depan ada agenda sidang paripurna kita akan laporkan resume tersebut,” ungkap Dr. Uksam.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sendiri diketahui tidak ada ruang bagi panitia angket untuk memperpanjang masa jabatannya. Namun saat ini panitia angket meminta perpanjang waktu. Uksam beralasan, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada ruang bagi panitia angket untuk meminta perpanjangan waktu. Aturan lebih teknis menurut Uksam, diatur dalam Tatib DPRD TTS. Namun ketika ditanya pasal dan ayat yang mengatur hal tersebut, Uksam tak mampu menjawabnya.
“Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuka ruang untuk kita memperpanjang alat kelengkapan DPRD yang bersifat adhoc sesuai kondisi dan kebutuhan. Namun pasalnya saya tidak ingat persis karena itu ada ratusan pasal dalam UU itu,” ujar Dr. Uksam.
Sementara Ketua Panitia Angket, Dr. Marthen Tualaka juga mengatakan bahwa permintaan tambahan waktu disebabkan kondisi yang dihadapi panitia angket. Dirinya menegaskan panitia angket akan bekerja hingga menghasilkan rekomendasi sesuai amanat yang diberikan sidang paripurna.
“Permintaan tambahan waktu akan kita sampaikan dalam sidang paripurna. Kita akan lihat apakah paripurna setuju terhadap permintaan kita atau tidak. Namun saya pastikan, panitia angket akan bekerja hingga menghasilkan rekomendasi,” Tegas Dr. Marten.
Terkait kerja Panitia Angket, Dr. Marthen mengatakan, panitia angket sudah melakukan pengumpulan dokumen dari OPD terkait. Sisa empat OPD yang belum memasukan dokumen yang diminta yaitu, Bapeda, ULP, Tatapem dan Dinas Pertanian. Karena sudah diminta tiga kali belum dikasih, maka panitia angket akan meminta bantuan pihak kepolisian.
“Lewat pimpinan DPRD TTS kita sudah bersurat ke Polres TTS untuk menghadirkan empat OPD yang belum menyerahkan dokumen yang kita minta,” Terang Marthen.
Di Kutip Dari Media SUARA TTS.COM, Ketua ARAKSI, Alfred Baun, SH mengaku, kecewa berat dengan kenerja panitia angket DPRD TTS. Pasalnya setelah 62 hari terbentuk, tidak ada hasil yang didapat dari kerja panitia angket. Ketua Panitia angket Dr. Marthen Tualaka justru mengaku, panitia angket selama ini belum bekerja karena ketiadaan anggaran.
“Saya rasa lucu dan aneh kalau angket alasan tidak ada uang. mereka (DPRD) yang punya hak anggaran. Kalau kayak kami orang biasa yang bilang tidak ada uang wajar. Ini anggota DPRD yang sebut tidak ada uang inikan aneh. Apa lagi panitia angket ini melakukan tugas sesuai regulasi, mana tidak uang,” ungkap Alfred sambil menggelengkan kepalanya.
Penulis : Mega