TTS.Spektrum-ntt.com || Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menargetkan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara definitif tuntas tahun ini.
Kepala Dinas PMD TTS, George Dominggus Mella, kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (12/11/26) mengatakan bahwa keanggotaan BPD di 266 desa di TTS sudah seharusnya diisi secara definitif karena selama ini hanya dilakukan perpanjangan.
"Dalam hal pengisian BPD, kita tahu bersama bahwa keanggotaan BPD pada 266 desa di TTS ini sudah seharusnya kita lakukan pengisian definitif, karena sudah melakukan perpanjangan waktu kurang lebih sekian tahun. Sehingga komitmen kita, tahun ini harus punya pengisian keanggotaan BPD yang definitif," kata Dominggus Mella.
Menurut George, kondisi keanggotaan BPD di banyak desa saat ini belum lengkap. Ada desa yang anggota BPD aktifnya hanya satu orang, ada yang dua, dan ada yang lengkap, namun persentase terbesar adalah yang tidak lengkap.
"Ada desa yang selama ini anggota BPD aktif satu saja, ada yang dua, ada yang lengkap, tetapi persentase terbesar itu tidak lengkap," ujarnya.
Perbup Sudah Final
Untuk mendukung proses pemilihan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang BPD telah selesai dibahas dan diharmonisasi.
"Kemarin peraturan bupati juga sudah saya turunkan kepada panitia untuk dipakai sebagai referensi dalam proses pemilihan BPD. Memang kita habiskan waktu kurang lebih hampir 3 minggu untuk bahas dia punya peraturan bupati dan kita sudah harmonisasi juga dengan biro hukum, sudah dapat masukan semua dari biro hukum provinsi NTT dan sudah kita lakukan penyesuaian sehingga sudah final," jelas Mella.
George mengaku telah meminta izin kepada Bupati TTS yang sedang berduka untuk memfoto dokumen Perbup tersebut agar bisa dikirim ke desa-desa sebagai referensi. Sebagian besar dari 226 desa disebut sudah membentuk panitia seleksi.
"Pak Bupati lagi berduka, tapi saya sudah izin kepada beliau bahwa dokumen ini saya foto untuk bisa kirim ke desa-desa untuk bisa pakai sebagai referensi. Dan memang kemarin sebagian besar dari 226 desa sudah membentuk panitia seleksi," tambahnya.
Jadwal Pemilihan dan Pelantikan
Sementara, tahapan pemilihan BPD di semua desa dibuat seragam. Pemilihan dijadwalkan pada 15 Desember 2026, dan pelantikan pada 28 Desember 2026.
"Tahapannya dalam jadwal itu kita akan lakukan pelantikan itu di tanggal 28 Desember. Secara keseluruhan, semua punya tahapan yang sama. Sedangkan pemilihan tanggal 15 Desember 2026," ungkap Kadis PMD.
Jumlah Anggota Berdasarkan Jumlah Penduduk
Terkait jumlah anggota BPD juga tidak seragam di setiap desa. Jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di desa tersebut, ada yang 7 orang dan ada yang 5 orang.
"Yang berikutnya, keanggotaan BPD ini sesuai dengan regulasi yang kita lihat dia tidak seragam jumlahnya. Jumlah anggota BPD akan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di desa. Jadi ada yang nanti 7, dan ada yang 5 orang," ujarnya.
Data jumlah penduduk diminta berdasarkan database Dukcapil. Dari total keanggotaan yang ada, 30 persen wajib berasal dari unsur perempuan.
"Jadi komposisi jumlah penduduk itu kita minta berdasarkan database dari Dukcapil. Dari keanggotaan yang ada ini, 30% itu wajib dari unsur perempuan," pintanya.
Regulasi dan Panitia
Regulasi yang dipakai merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 tentang Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, serta beberapa aturan Perda terdahulu yang belum dicabut.
"Kalau regulasi yang dipakai kita merujuk pada undang-undang nomor 3 tentang desa, PP 16 tahun 2026, dan juga beberapa aturan perda yang terdahulu yang belum dicabut," ungkapnya.
Untuk panitia, desa diberi kewenangan membentuk, dengan syarat diambil dari unsur-unsur yang ada, seperti tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat di desa.
"Untuk Panitia itu kita memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk tetapi syaratnya harus di ambil dari unsur-unsur yang ada, seperti tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat di desa," Pungkasnya
George juga mengingatkan calon yang maju harus memenuhi semua persyaratan dan siap mengemban amanat dengan fokus pada tugas dan fungsi BPD.
"Calon yang mau maju harus memenuhi semua persyaratan yang ada dan tentunya harus siap mengemban amanat yang diberikan dengan fokus pada tugas dan fungsi BPD," tutupnya. (SN/Mega)