ENDE .Spektrum-ntt.com||Puluhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+) yang berusia di atas tiga puluh lima tahun mendatangi DPRD kabupaten Ende untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan nasib mareka yang di kunci oleh negara berdasarkan Undang - Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Demikian pernyataan ini diungkapkan Bertolomeus Mbangga, ST selaku ketua Forum GTKHNK 35+ ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi tiga DPRD kabupaten Ende yang dihadiri oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Ende, kepala BKPSDM dan asisten tiga setda Ende, yang berlangsung di ruang rapat komisi pada senin (06/09/2020)
Ada sejumlah persoalan yang dialami oleh guru dan tenaga kependidikan yang telah berusia di atas 35 tahun, adalah tidak bisa daftar CPNS karena usia diatas tiga puluh lima tahun, gaji atau upah honorer non kategori dibawah Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) dan Upah Minimum Propinsi (UMP), sulit mengikuti pree test pada program PPG bagi yang mengabdi di sekolah negeri Satu Atap (SATAP), gaji kecil dan tidak merata, sulit mendapatkan SK kepala daerah yang berdampak pada kesulitan untuk memproses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
"Kedatangan kami kesini untuk menyampaikan aspirasi ini, kiranya bapak ibu dewan setidaknya bisa memperjuangkan nasib kami kepada pemerintah pusat" Ungkap Pria yang akrab disapa Boban ini
Ini ada sejumlah tuntutan kami yaitu : mengangkat semua guru dan pegawai honorer non kategori menjadi CPNS tanpa test pada tahun anggaran 2020 melalui jalur khusus yaitu Keputusan Presiden (Kepres), memberikan upah atau gaji yang layak kepada semua guru dan tenaga kependidikan non kategori baik yang berusia di atas tiga puluh lima tahun maupun dibawah tiga puluh lima tahun yang diambil dari APBN, mendesak DPRD kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi untuk memperkuat tuntutan kami pada point satu
Sementara itu ketua komisi tiga Vinsen Sangu memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua bapak ibu guru yang rela datang dari berbagai wilayah Kabupaten Ende untuk menyampaikan aspirasi secara santun
"Kami menyambut baik dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti aspirasi ini, kita akan mendesak pemerintah agar bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan para guru" Papar Vinsen Sangu ketua komisi tiga
Dikatakan Vinsen khusus keluhan para guru dan tenaga kependidikan honorer yang upahnya masih dibawah UMR dan UMP, dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi agar bisa memperhatikan keluhan para guru tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mensi Tiwe pada kesempatan itu mengatakan bahwa soal upah yang tidak sesuai dengan UMK kita sudah lakukan intervensi melalui Bantuan Operasional Daerah (Bosda) tapi itu hanya untuk jenjang SMP dan SD, lalu ada juga yang dianggarkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, sedangkan untuk proses SK kepala daerah untuk pengurusan NUPTK kita sudah proses sesuai mekanisme yang ada(**/red
penulis A Aku Suka
editor EppyM photo istimewa