Kota Kupang. Spektrum-Ntt.com || Banyak Sekolah Swasta di Kota Kupang tahun ini (Tahun Pelajaran 2023/2024, red) minim pendaftar siswa baru. Padahal, sekolah-sekolah swasta sudah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT menilai kondisi ini lebih buruk dari tahun lalu.
Demikian informasi Pengurus BMPS NTT dalam rilis tertulis kepada media ini pada Senin (10/11/2023), terkait trend pendaftaran siswa baru di sekolah-sekolah swasta di NTT tahun pelajaran 2023/2024 ini.
Banyak Sekolah swasta yang Kupang, BMPS NTT menguasai proses PPDB offline yang akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2023 setelah ada PPDB online pertama dan kedua. Namun tren penerimaan siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota kupang pada tahun 2023 lebih buruk dari tahun lalu, " beber BMPS.
BMPS NTT mengajak Ombudsman NTT dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk membicarakan masalah tersebut, yang dialami sekolah swasta kepada para pemangku kepentingan terkait. BMPS NTT dan enam Kepala SMA Swasta di Kota Kupang melakukan pertemuan dengan Ombudsman NTT untuk mengatasi kondisi PPDB yang mereka alami tersebut, di kantor Ombudsman NTT pada Senin, (10/7/2023).
Tulis BMPS NTT lebih lanjut, Kepala Ombdusman NTT, Darius Beda Daton menyampaikan, bahwa ia akan segera menawarkan hasil pertemuan dengan BMPS NTT untuk secepatnya dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
“Yang disampaikan oleh BMPS NTT adalah informasi dari lapangan, setelah ini saya akan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk memastikan bahwa kekuatiran yang disampaikan tadi harus dikawal, intinya sekolah swasta harus dapat siswa dari PPDB tahun ini,” ujar Darius.
Sementara itu, Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan bahwa BMPS NTT sudah lima kali melakukan pertemuan dengan Ombudsman NTT, termasuk turun ke lapangan bersama Dinas Pendidikan. Poin penting dari BMPS NTT adalah proses PPDB tahun 2023 lebih buruk dibanding tahun 2022 sehingga proses PPDB di sekolah swasta sangat diperhatikan.
“Ada 43 SMA dan SMK di Kota Kupang dan 16 sekolah swasta belum ada siswa yang mendaftar. Ada 21 sekolah hanya dapat siswa satu rombongan belajar. Hanya ada 3 sekolah yang mencapai target rombongan belajar yang mereka buka, yaitu SMAK Giovani Kupang 97 persen, SMAK Citra Bangsa Kupang dan SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, sekolah seperti SMAK Mercusuar Kupang baru 50 persen siswa yang mendaftar,” beber Winston yang juga pernah mendapatkan sebagai Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Winston meminta mekanisme PPDB diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT, karena hal itu merugikan sekolah swasta. Dalam jangka waktu yang akan datang, banyak sekolah swasta yang bisa ditutup, karena tidak adanya siswa.
“Pemerintah bangun sistem yang adil saja sudah cukup. Kami sekolah swasta pasti bisa bersaing, kalau sistem PPDB dibuat bebas sehingga sekolah negeri penuh terlebih dahulu dengan tiga tahapan PPDB. Mekanisme ini tidak menguntungkan bagi sekolah swasta, sehingga Dinas Pendidikan harus segera menyediakan masalah PPDB yang dialami sekolah swasta,” kritiknya.
Seperti pembongkaran sebelumnya (14/06), Sekolah Swasta di NTT Tidak Kalah Mutu, sehingga BMPS NTT Sarankan Orang Tua Daftarkan Anaknya di Sekolah Swasta.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I BMPS NTT sekaligus Ketua Majelis Pendidikan Katolik (KMPK) Keuskupan Agung Kupang, Romo Kornelius Usboko, Humas kepada wartawan di Kompleks SMK Swastisari Kupang pada Selasa (13/6/2023).
“Khusus Kota Kupang masyarakat memandang sekolah negeri sebagai tempat untuk mendaftarkan anak-anaknya. Masyarakat harus mengubah pola pikirnya, bahwa menyekolahkan anak kemana saja itu hak mereka. Namun mereka harus tahu bahwa ketika membiarkan anak-anaknya berbaur di sekolah negeri, guru-gurunya sehingga membuat mereka susah untuk mengatur serta mendidik para siswa.Sejauh ini banyak sekolah swasta yang gedungnya kosong ketika pelaksanaan PPDB, walaupun mutu pendidikan di sekolah swasta juga tak kalah dengan sekolah negeri,” jelas Romo Kornelis Usboko.
Menurut Romo Kornelis, selain banyak hal yang telah dibenahi, sekolah-sekolah swasta juga menawarkan pendidikan berkarakter, sehingga siswa yang menempuh pendidikan di sana akan mendapatkan pelayanan yang maksimal.
“Sekolah sekolah swasta menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses Pendidikan. Sekolah-sekolah swasta menawarkan opsi terbaik, sehingga saya menghimbau sekolah swasta dibawah naungan BMPS NTT untuk optimal dalam pelayanan dalam segala bentuk proses Pendidikan, sehingga semakin banyak siswa yang memilih sekolah swasta untuk menjadi tempat memperoleh Pendidikan,” tegasnya.
Terkait hal ini, Romo Kornelis Usboko berharap pemerintah daerah ikut serta memberikan rasa adil bagi sekolah-sekolah swasta. Terutama melalui intervensi kebijakan yang mendukung sekolah-sekolah swasta, dan tidak hanya sebatas wacana. Pemerintah Daerah diminta turut serta melihat keadaan/kondisi yang dialami oleh sekolah-sekolah swasta.
“Bukannya kita tidak mau anak-anak mengakses pendidikan di sekolah negeri. Mereka punya hak untuk memilih, tapi harus dibatasi. Bahkan harus dengan sanksi kalau kuota penerimaan siswa baru dibatasi, tapi ada yang masih mendaftar. Kami memanggil yang dialihkan ke sekolah swasta, sehingga sesuai daya tampung kelas, dan proses Pendidikan dapat berjalan dengan baik,” ungkap Romo Usboko. (*SN/Tim)