NTT, spektrum-ntt.com | Aksi perusakan fasilitas negara dan pembobolan ruang kerja Bupati Kupang pada Senin (24/11/2025) memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Mantan Ketua KNPI Nusa Tenggara Timur, Hermanus Thomas Boki, menilai kejadian tersebut sebagai tindakan kriminal yang tidak boleh dibiarkan, serta mendesak aparat kepolisian bertindak tegas dan cepat.
Dalam pernyataannya, Hermanus menekankan bahwa tindakan massa yang mendobrak ruang kerja bupati tidak bisa lagi disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi. “Ini sudah masuk kategori tindakan anarkis dan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa perusakan fasilitas negara bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat serta mencoreng citra daerah. Menurut Hermanus, aksi tersebut harus diproses secara hukum tanpa kompromi.
“Pelaku harus diidentifikasi dan ditangkap. Tidak boleh ada keraguan dari pihak kepolisian dalam menegakkan aturan,” tegasnya.
Polisi Diminta Tidak Tunda Penegakan Hukum
Ketua MPI KNPI NTT Hermanus Boki menilai, aparat kepolisian memiliki peran sentral dalam mencegah meluasnya tindakan serupa di masa mendatang. Karena itu, ia meminta polisi menunjukkan kehadiran negara melalui langkah-langkah yang terukur, transparan, dan tegas.
Ia menekankan bahwa lambannya penanganan hanya akan menimbulkan persepsi publik bahwa tindakan anarkis dapat dilakukan tanpa konsekuensi. “Ini berbahaya. Jika hari ini dibiarkan, besok akan ada kelompok lain yang meniru,” katanya.
Aspirasi Sah, tetapi Tidak Dalam Bentuk Kekerasan
Meski mengakui bahwa persoalan bantuan stimulan pascabencana Seroja masih membutuhkan penjelasan dan transparansi pemerintah, Hermanus menolak keras jika ketidakpuasan dijadikan pembenaran untuk merusak fasilitas negara.
“Perbaikan layanan publik wajib dilakukan, tetapi cara menyampaikan tuntutan harus tetap dalam koridor hukum. Kritik itu bagian dari demokrasi, tetapi kekerasan bukan,” ujarnya.
Hermanus mengingatkan bahwa Kabupaten Kupang membutuhkan stabilitas untuk terus bertumbuh. Ia berharap masyarakat tetap mengutamakan dialog, sementara pemerintah dan aparat keamanan memastikan setiap persoalan ditangani secara terbuka dan akuntabel.
“Daerah ini terus berkembang. Kita semua bertanggung jawab menjaga suasana tetap kondusif,” Tutup Herbok (*AB