ENDE.spektrum-ntt.com|| Mahalnya biaya Rapid test bagi pelaku perjalanan dari Ende ke luar pulau khususnya bagi pelajar dan mahasiswa seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah kabupaten Ende.
Demikian pernyataan ini disampaikan ketua Aliansi Pemuda Peduli Pulau Ende (AP3E) Muhamad Jumratul Akbar, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPRD kabupaten Ende yang berlangsung di ruang rapat komisi III pada kamis (09/07/2020).
Selain itu, belum realisasinya anggaran bantuan bagi mahasiswa asal kabupaten Ende yang selama masa pandemi Covid-19 tetap memilih bertahan di kota dimana mereka menempuh pendidikan sebagaimana yang dijanjikan Bupati Ende melalui berbagai media.
Sementara itu ketua komisi III, Vinsen Sangu melalui release yang diterima media ini mengatakan.
"Besarnya biaya Rapid test dan kebijakan penyelenggaraan rapid test diserahkan kepada swasta adalah bentuk nyata kebijakan yang tidak populis dan kebijakan yang kurang bijak, apalagi di tengah roda perekonomian rakyat sedang mandek, rakyat kesulitan mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya, pemerintah justru membuat kebijakan yang sungguh membebankan langkah rakyat".Kata politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan ada janji Bupati yang belum realisasi, seperti bantuan bagi mahasiswa asal Ende yang selama masa pandemi ini tidak pulang, sehingga terkesan pemerintah hanya umbar janji.
Dari berbagai persoalan itu maka kami dari komisi III merekomendasikan beberapa point diantaranya Pemerintah daerah didesak gratiskan biaya rapid test bagi pelajar dan mahasiswa kabupaten ende yang akan kembali ke kota dimana mereka menempuh pendidikannya.
Pemerintah daerah kabupaten ende didesak segera merealisasikan bantuan langsung tunai bagi pelajar dan mahasiswa asal kabupaten ende sebelum tahun pelajaran dimulai, agar dapat terhindar sebagai pemerintah yang hanya banyak janji. (**
Penulis A Aku Suka
Editor EppyM photo Istimewa