Kota Kupang. Spektrum-ntt.com || Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfred Baun SH, mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajaran di NTT Alfred mengatakan kunjungan rombongan KPK ke NTT sangat membantu Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam memberikan rambu-rambu agar tidak tergelincir dalam jurang korupsi.
"Menanggapi kehadiran Pimpinan KPK secara kolektif yang kemarin mengadakan Pertemuan bersama para pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi, serta para kepala Daerah se-Nusa Tenggara Timur, di Hotel Aston Kupang, dengan tema "Upaya Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Timur adalah hal yang luar biasa", kata Alfred saat konferensi pers bersama awak media di Palapa Resto & Caffe di Jln. Palapa, Oebobo, Kupang-NTT, pada Kamis, (20/10/2022)
Lanjut lagi, Hal ini juga merupakan sebuah kebanggaan karena KPK memiliki perhatian khusus terhadap NTT khususnya dibidang masalah korupsi, dan Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Araksi selama ini terkait penanganan masalah Korupsi di NTT diperhatikan secara khusus oleh KPK.
"Saya pastikan bahwa data yang dipegang saat ini oleh KPK adalah data Araksi yang dilaporkan ke KPK oleh Araksi Kami mengklaim bahwa itu data Araksi yang dipegang oleh KPK dan kurang lebih sampai sekarang sudah mencapai 60 laporan Araksi ke KPK, sejak dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ini," ungkap Alfred.
Lanjutnya, ia mengatakan NTT merupakan peringkat pertama Korupsi di NTT.
"pernyataan KPK tentang, NTT menempati peringkat pertama dalam hal Korupsi, itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah," imbuhnya.
Lanjutnya, Alfred menyayangkan sikap KPK yang datang ke NTT justru mengumpulkan dan mengadakan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi beserta jajaran, para Bupati dan Wali Kota, dan bersama Pemprov NTT.
"padahal sudah jelas-jelas bahwa Korupsi ini terjadi justru dalam jajaran Pemerintahan itu sendiri Itu fakta bukan dugaan lagi, bahwa mereka di Birokrasi inilah yang sesungguhnya para pelaku Korupsi, fakta Bawang Merah Malaka itu yang Korupsi adalah Birokrasi, RS Boking yang dikorupsi itu Birokrasi, kasus Covid-19 di Flotim, itu pelakunya Birokrat tulen, kasus Korupsi di TTU adalah Birokrat Tulen, jadi kasus korupsi di NTT ini rata-rata pelakunya adalah para Birokrat tulen," Tegas Alfred.
Lanjut Alfred, dirinya merasa heran Kenapa KPK justru datang dan mengumpulkan mereka (para Birokrat), bukannya mencari Araksi dan membicarakan solusi terbaik penanganan masalah Korupsi di NTT bersama Araksi, ini malah datang kasih kumpul para pelaku Korupsi, selfi bersama lalu rame-rame posting.
"Kalau memang seperti itu lalu apa maksud sesungguhnya dari kedatangan KPK, apakah sengaja mau kumpulkan mereka, para calon koruptor lalu kasih tau, awas ya, hati-hati nanti kamu saya periksa? nah ini adalah penanganan Korupsi di Indonesia yang salah," jelas Alfred.
Alfred berharap dengan adanya kehadiran Pimpinan KPK di NTT semoga merubah Pola penanganan Korupsi di Indonesia dan khususnya di NTT itu poin pertama, Kedua Alfred mengapresiasi langkah KPK yang telah mengambil alih penanganan kasus Korupsi bawang merah Malaka.
"Secara Konstitusional bagi kami itu sudah sangat tepat. karena menurut kami peran Polda NTT dalam menangani masalah kasus korupsi Bawang Merah apalagi yang melibatkan oknum Pejabat, itu masih diragukan," tutupnya.