Katua ARAKSI Minta Kapolda NTT Segera Tuntaskan Kasus Korupsi di NTT

BAGIKAN

Kupang. Spektrum-nnt.com || Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) lakulan jumpa pers bersama para awak media di kantor ARAKSI yang bertempat di Jln. Rote, Kel. Fatubesi, Nusa Tenggara Timur. Jumat, (13/05/2022). 

Pantauan media dalam jumpa pers tersebut Alfred Baun selaku Ketua ARAKSI mengungkapkan bahwa jauh sebelum itu ada sejumlah kasus yang dibawa oleh ARAKSI ke Polda NTT untuk penanganannya secara tuntas tetapi seiring berjalannya waktu kemudian terjadi pergantian Kapolda yang baru dan ARAKSI melakukan permintaan untuk audiens.

”Kita sudah sudah layangkan surat resmi untuk Audiens dengan polda NTT tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari Polda NTT untuk mengatasi masalah Korupsi di NTT," ungkap Afred.

Lanjut Afred bahwa ada 3 point utama menyangkut dengan masalah Korupsi di NTT. Pertama menyangkut dengan masalah RSP Boking yang ditangani oleh Polda NTT dihitung dari penanganan Polres TTS sampai saat ini kasus ini sudah 5 tahun ada ditangan polisi dan penyelidikan oleh Polda NTT, Araksi memandang bahwa kasus ini sudah pergantian Kalpoda sudah tiga kali, tetapi dalam pergantian Kapolda ke Kapolda kasus ini tak kunjung selesai, untuk itu ARAKSI memiliki data khusus untuk kasus RSP Boking.

”Kita memandang bahwa terkesan selalu bahwa penanganan kasus RSP Boking sangat tertutup untuk penyidik Polda NTT dalam hal ini Direktur Kriminal Khusus Polda NTT sangat tertutup, setelah kami dalami dengan cara ARAKSI tersendiri ternyata dalangnya adalah BUMN perlu diketahui bahwa anggaran untuk perencanaan kasus ini yaitu 21 Milyar tapi kemudian di tenderkan dan di kontrakan dengan anggaran 17,4 Milyar kepada PT. Batu Tungku dari Surabaya, kemudian diserahkan dalan keadaan rubuh atau rusak ke Pemerintah Daerah, lalu kita dari ARAKSI membuka kasus tersebut yang ditangani oleh Polres TTS dan diambil alih oleh Polda NTT kasus itu kemudian terungkap bersama hasil Audit BPKP kerugian Negara 14,3 Milyar dari anggaran yang dikontrakkan itu 17,4 Milyar dalam perhitungan itu kerugian Negara terhitung loss karena tidak berfungsi, untuk mengungkap siapa yang merencanakan dan mengawasi pembangunan ini adalah Pemerintah Daerah, Konsultan perencana, Konsultan pengawas dan kontraktor," kata Afred.

Lanjutnya merunut pada proses ini terakhir perencanaannya amburardul dan perencanaan ini juga dilakukan oleh BUMN, diduga BUMN itu adalah PT. Indah Karya (Persero) dengan direktur utamanya berinisial GA ia adalah Direktur utama dari PT ini yang dimana adalah orang BUMN, pertanyaanya adalah perencanaan yang amburadul kemudian merugikan Negara, Polda NTT mengapa menghindari orang ini, dan GA tidak dijadikan tersangka justru dari perencanaannya yang anggaranya itu 21 Miliar mereka hilangkan 4 miliar yang kemudian memunculkan 17,3 Miliar, ini Polda NTT larut sekali untuk mempertimbangkan siapa yang harus bertanggungjawab. 

”Sangat jelas bahwa PT ini dan Direkturnya adalah biang dari permasalahan RSP Boking karena itu kami dari ARAKSI meminta Polda NTT segera tetapkan GA menjadi tersangka dan segera tahan karena merugikan rakyat Kab. TTS dalam kasus ini dan kita juga berharap pak Dirkrimsus yang baru datang jangan coba-coba berfikir untuk bikin 86 dengan kasus ini, jangan menghindari karena Direkturnya adalah orang BUMN dan Polda NTT, data kita adalah selain dari orang ini adalah Konsultan Pengawas juga harus jadi tersangka PPK, Kepala Dinas Kesehatan TTS yang kemudian merancang dan menghilangkan anggaran senilai 4 Miliar untuk membangun perencanaan mayor dalam hal ini penahan tebing kiri-kanan yang dihilangkan itu adalah tanggung jawab dari mantan Sekda Kabupaten TTS yang sekarang adalah Bupati TTS ini juga harus turut bertanggung jawab, pak Kapolda dan Dirkrimsus jangan segan-segan tertutupkan orang-orang ini jadi tersangka,” jelasnya.

Lanjutnya lagi kerugian Negara dan Rakyat jelas pemeriksaan itu menurut data ARAKSI sudah 39 orang dan lagi memeriksa satu orang untuk menjadi 40 orang.

 ”Ko kenapa hanya rajin periksa saksi lalu tak kunjung menetapkan tersangka, lalu kasus RSP Boking jangan dijadikan sebagai ATM dari Direktur ganti Direktur, kita juga berharap pak Kapolda yang beliau adalah pejabat senior dari KPK, penyidik senior yang menjadi Kapolda ini segera tetapkan tersangka dalam penanganan kasus korupsi, terbukti di Polda NTT bahwa kasus yang mandek segera selesai ditangan beliau, jangan beliau yang memiliki kapasitas, kemapuan dan kelebihan yang tinggi dalam kasus korupsi beliau datang tenggelam di NTT hanya karena permainan ditingkat bawah dan di Dirkrimsus yang bermain disitu, ARAKSI menduga seperti itu,” tandasnya.

Yang kedua kasus Bawang Merah Malaka ini juga mengendap lagi di Polda NTT setelah di Pra Peradilan kemudian di Sprindik ulang dan mereka juga memberitahukan kepada ARAKSI, kemudian sudah sampai di pemeriksaan saksi dan mereka menyampaikan di ARAKSI bahwa sudah di penyidikan dan calon tersangka juga sudah ada, lalu kapan akan di umumkan para tersangka ini Dirkrimsus jangan bermain di area ini. ”Saya berani mengatakan bahwa Dirkrimsus dengan penyidik bermain di area ini, kasusnya sudah berulang tahun tapi toh tidak bisa, kalau tidak bisa umumkan SP3 karena itu kewenangan supaya jangan membuat masyarakat ini beropini apalagi ARAKSI, ya kami beropini bahwa hari ini Dirkrimsus bermain dalam kasus ini karena tak kunjung terang dan kita beropini diatas fakta bukan beropini diatasi sesuatu yang tidak fakta, fakta menunjukan bahwa sudah ada kesimpulan terhadap kerugian negara jelas terhadap kerugian Bawang Merah itu jelas karena bawang merah itu penyitaan anggaran dan barang bukti disita semua, mau bawa uang dan kendaraan itu kemana dan kita ingatkan Polda NTT hati-hati dengan barang Bukti, jangan sampai kita akan laporkan ini ke Mabes Polri," jelasnya. 

Lanjutnya kedua kasus ini juga kita akan laporkan ke Mabes Polri, kita ingatkan, ini juga menjadi catatan keras dari kita dan saya minta kepada Presiden Jokowi untuk segera Blacklist PT. Indah Karya karena BUMN, itu kewenangan Presiden. “Setelah kita mendata bahwa PT ini adalah salah satu PT yang Konsultan Perencanaan yang membuat perencanaan-perencanaan di NTT pada hancur termasuk Awelolong, ada sejumlah anggaran Milyaran di NTT Konsultannya adalah orang ini, oleh karena itu dengan tegas kita minta Presiden RI untuk Memblacklist PT ini karena orang ini tidak ada manfaatnya di dalam lingkaran BUMN ia justru membuat kerugian besar pada Negara, jangan lindungi PT besar ini oleh Polda NTT, Dirkrimsus jangan lindungi orang ini, Dirkrimsus anda melakukan tugas Negara untuk penegakan Hukum bukan melindungi siapa-siapa, jika Dirkrimsus tidak dapat menetapkan tersangka GA maka segera angkat kaki dari NTT segera Pak Kapolda usulkan Mabes Polri untuk pindahkan dari sini, kasus Bawang merah pun demikian jika tidak ada penetapan tersangka maka pindahkan saja, tetapi Mabes Polri juga harus lakukan Evaluasi Kinerja Polda NTT dalam penanganan kasus Korupsi,” pungkasnya.

Lanjutnya lagi Polda NTT juga harus segera menetapkan tersangka Kasus Irigasi yang sampai saat ini tidak melakukan penanganan.

"Harus segera menetapkan tersangka dan penahanan terhadap Kasus Irigasi di TTU yang sudah satu tahun dan masuk tahun kedua, dalam konteks hukum penyidik Polda NTT tetapkan tersangka, orang tidak bisa tidur, makan hanya karena ditetapkan jadi tersangka kemudian tidak ditahan, ini tiga kasus yang menjadi catatan penting bagi Pak Kapolda NTT karena kasus ini sudah lama bukan kasus baru bahkan sudah bertahun-tahun di tangan Polda NTT, jangan gertak orang dengan pasal, jangan gertak orang dengan tetapkan tersangka kemudian tersangkakan orang lalu amankan itu tidak boleh, gertak orang dan periksa setelah orang datang suruh dia untuk di amankan kalau penanganan kasus ini sudah berlarut-larut kita menduga seperti itu,” tegas Ketua ARAKSI.

Afred berharap untuk Dirkrimsus yang baru segera menetapkan tersangka terhadap kasus RSP Boking dan Bawang Merah Malaka serta segera melakukan penahanan terhadap dua orang Kasus Irigasi di TTU yang sudah jadi tersangka. Tutupnya (**/KMT

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup