Kadis ESDM NTT Pantau Tambang Ilegal di Pelabuhan Fat’un Kolbano, TTS

BAGIKAN

TTS.Spektrum-ntt.com|| Kepala Dinas ESDM NTT memantau Kegiatan Penambangan Batuan Warna tanpa Izin di destinasi wisata pantai Fatun dan dermaga yang terletak di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, (8/5/2022).

Hari ini adalah jawaban Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur atas aspirasi yang menyoroti terhadap kinerja Dinas ESDM NTT. Dalam pantauan tersebut Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur di dampingi langsung oleh Forum Pertambangan Batuan Warna (FORTUNA) Nusa Tenggara Timur serta awak media.

Jusuf Adoe, Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur usai melaksnakan pantauan dilokasi penambangan tanpa Izin yang berada di wilayah wisata pantai Fatin dan Pelabuhan Fat’un-Kolbano Kabupaten TTS, Kadis Jusuf Adoe langsung mendatangi Pos Pemantau Oebon. 

”Pantauwan ini adalah Perintah Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 dan Perpers 55 pada tanggal 10 April 2022. Juga menjawab tudingan terkait kinerja Dinas ESDM NTT dalam Fungsi dan pengawasan terhadap pertambangan yang berada di NTT khususnya Pertambangan Batuan Warna yang berada di wilayah Timor Tengah Selatan atau dikenal dengan Batu Warna Kolbano," jelasnya. 

Lebih Lanjut Jusuf Adoe menegaskan bahwa, Dinas ESDM dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten / Kota untuk menertibkan Perizinan Pertambangan Batuan di Nusa Tenggara Timur. “Banyak kejangalan yang saya dapat hari ini, saya akan koordinasi dengan Pemerintah TTS dalam hal ini Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kapolres TTS agar kegiatan penambangan yang berada di Lokasi Wisata dan Lokasi Pelabuhan segera di tertipkan atau mengambil langkah hukum nantinya," tegasnya. 

Usai melaksanakan pantauan penambangan tanpa izin di lokasi wisata pantai Fat’un dan Pelabuhan yang terletak di Desa Kolbano, Kepala Dinas ESDM NTT dan Forum Pertambangan Batu Warna (FORTUNA) Nusa Tenggara Timur langsung melaksanakan pertemuan bersama pemegang IUP di lokasi tersebut. Dalam Pertemuan Kadis ESDM NTT didampingi oleh Ketua FORTUNA NTT Stanis Laus Wasonono, SE.

“Kepada pemenang IUP, bekerja sesuai petunjuk Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bekerja pada lokasi IUP dan lakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah ijin usaha pertambangan masing-masing,“ tegas Jusuf Adoe. 

Terkait dengan informasi adanya penjualan kupon dari pemegang IUP kepada Makalar pertambangan batuan warna tersebut, Kadis Jusuf Adoe mengatakan bahwa, sudah mendapatkan CV atau KPR yang tidak melaksanakan penambangan di lokasi IUPnya tetapi hanya menjual kupon kepada orang yang tidak memiliki IUP dan hal ini akan ditindak secara tegas. Dinas ESDM NTT akan melakukan monitoring lapangan setelah melaksanakan penandatanganan antara Dinas ESDM NTT dan Forum Pengusaha Batu Warna (FORTUNA) Nusa Tenggara Timur.

“Masyarakat dapat melakukan penambangan tanpa izin di lokasi wisata dan pelabuhan tersebut karena adanya dukungan dari Perusahan-perusahan nakal yang tidak menjalankan rigulasi dengan cara menjual kupon kepada Makalar dan juga kurangnya pantauan dari Dinas Pariwisata TTS, Dinas Perhubungan TTS dan Pemerintah Desa Setempat," ungkap Jusuf Adoe. 

Pemerintah Provinsi baru diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dan perizinan pertambangan batuan di daerah yaitu melalui Perpres No. 55 Tahun 2022 Pada Tanggal 10 April 2022. Tutup Kepala Dinas ESDM NTT itu.

Penulis : Arif Bait

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup