TTS.Spektrum-ntt.com || UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menggelar Sosialisasi Perlindungan Areal Rehabilitasi DAS di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, pada Jumat (13/11/26).
Sosialisasi tersebut dilaksanakan pasca UPTD KPH TTS mendapatkan laporan mengenai proyek rehabilitasi DAS seluas 50 hektare di kawasan Perhutanan Sosial Desa Noinbila, yang berpotensi gagal total.
Hadir pada sosialisasi tersebut jajaran UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTS, pemerintah Desa Noinbila, Pemerintah Kelurahan Karangsiri, Bhabinkamtibmas, Perwakilan Yonif TP 929/Meo Matane Mutis TTS, Kelompok Tani Kehutanan, dan masyarakat sekitar sebagai pemilik ternak.
Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTS, Semuel K. Boru, S. Hut, dalam sosialisasi itu mengungkapkan bahwa kegagalan proyek rehabilitasi DAS di wilayah Noinbila bukan hanya disebabkan oleh faktor alam tetapi juga oleh ternak hingga ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.
"Kami mohon maaf untuk menyampaikan, dari 50 hektare yang telah dikerjakan, hasilnya nol. Baik itu disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Tanaman yang kami anggap tidak disukai ternak pun ternyata habis, apalagi yang disukai lebih habis," ungkap Semuel.
Selanjutnya, persoalan serius yang juga menjadi perhatian pihak KPH adalah masalah ternak sapi yang sering masuk ke dalam areal rehabilitasi dan memakan tanaman yang masih kecil.
Selain gangguan ternak, kerusakan juga dipengaruhi faktor alam berupa panas berkepanjangan dan keterbatasan air. Hingga kebakaran yang turut memperparah kondisi kawasan, dengan luas areal terdampak sekitar tujuh hektare.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan rehabilitasi DAS Noinbila bukan sekadar masalah tanaman yang mati, tetapi juga menyangkut lemahnya perlindungan kawasan dari berbagai ancaman.
Karena itu, salah satu langkah yang dilakukan UPTD KPH Wilayah TTS dalam menghadapi sejumlah persoalan tersebut adalah pendekatan persuasif dengan menggelar sosialisasi sekaligus diskusi bersama yang melibatkan semua elemen terkait.
"Kami tidak sekadar ingin menyampaikan aturan, kami juga ingin mendengar dari masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga kawasan ini? Jangan sampai kita hanya memikirkan ternak, sementara tanaman yang telah ditanam dengan biaya besar dibiarkan rusak," kata Semuel Boru.
Persoalan itu pun semakin penting karena kegiatan rehabilitasi DAS merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan PLN, dengan melibatkan PT Surveyor Indonesia sebagai pihak pelaksana.
Meskipun demikian, Kepala UPTD KPH TTS menjelaskan bahwa masih tersedia waktu sekitar dua tahun untuk pemeliharaan dan penanaman ulang sebelum areal diserahkan kepada negara dalam kondisi tanaman hidup dan tertutup. (SN/Mega)