TTS.Spektrum-ntt.com || Mengacu pada instruksi Panglima TNI melalui surat Nomor IR 1/VIII tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada maka Komando Distrik Militer 1621/TTS buka posko pengaduan netralitas TNI guna mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran Pemilu dan Pilkada.
Hal itu dilakukan demi menindaklanjuti Instruksi panglima TNI tersebut Kodim 1621/TTS membuka posko pengaduan netralitas TNI terkait Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 di Pos Provost Makodim 1621/TTS Jalan Gajah Mada, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selasa (28/11/23).
Hal itu disampaikan Letkol Inf Sobirin, S.Ag., M.Si, kepada media ini, bahwa berkaitan dengan posko pengaduan netralitas TNI seperti yang diinstruksikan oleh anglima TNI beberapa waktu lalu, Kodim 1621/TTS telah membuka posko pengaduan tentang netralitas TNI.
Jadi, sambungnya, apabila masyarakat Kabupaten TTS yang melihat atau mendengar ada anggota kodim 1621/TTS yang tidak netral di pemilihan umum/pemilihan serentak bisa diadukan di posko pengaduan yang bertempat di pos provost Makodim, kita akan tindak lanjuti dan akan proses bila perlu berikan sangsi sesuai UU.
"TNI, tetap teguh pada komitmen. MB untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung dan prajurit mulai dari pangkat terendah sudah dibekali buku saku sebagai pedoman Netralitas TNI pada Pemilu 2024," ujar Dandim.
Terpantau Pendim 1621/TTS, Posko Pengaduan THR TNI ini sudah dibuka sejak tanggal 22 November 2023 yang lalu. Saat kunjungan Danrem 161/WS Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M pun sempat mengecek kesiapan dan kelayakan Posko tersebut. Sampai berita ini dirilis belum ada laporan tentang Pelanggaran Netralitas yang di lakukan oleh Anggota Kodim 1621/TTS. (*Tim)