SIKKA.spektrum-ntt.com || Marianus Gaharpung, S. H., M. S, Dosen FH Ubaya dan Pengacara ini pun ikut menyoroti status Guru Honorer dan Kontrak Daerah yang diberhentikan dari Sekolah SMPN 2 Paga, Sikka.
Ketika dihubungi Media ini, Selasa (24/8/2021), Ia menyoroti tentang Problematika Hukum Guru Honorer, yang dimulainya dari pemberitaan tentang nasib tenaga honorer yang selalu saja menjadi tranding topik dimana- mana, termasuk di Kabupaten Sikka.
Ia menjelaskan, mengapa hal ini selalu terjadi karena peraturan perundang- undangan yang melindungi tenaga kerja honorer tidak ada. Yang ada hanya berupa hukum perjanjian antara pemberi kerja yaitu Pemkab Sikka melalui Dinas PPO dan penerima kerja adalah tenaga honorer.
Apalagi di dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada pengaturan tentang tenaga honorer yang justru ada pengaturannya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) sebagaimana pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Dan, jika pegawai lulus tes dengan status PPPK, maka tidak mudah untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah.
Ia lanjut menjelaskan bahwa atas dasar ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan dan nasib 4 (empat) guru honorer yang ada di SMP Negeri 2 Paga yang mana kepala sekolahnya memberhentikan mereka?"Kita harus kembali kepada norma hukum adalah asas asas dan syarat dalam perjanjian. Ada asas kebebasan berkontrak artinya antara Dinas PPO dengan guru tersebut tidak ada pemaksaan dan para pihak menyanggupi untuk melaksanakan isi perjanjian.
Konsekuensinya, jika guru tersebut sudah laksanakan kewajibannya dengan baik tidak ada alasan kepala sekolah untuk berhentikan guru honorer jika terjadi, maka dikualifikasi tindakan sewenang- wenang. Sebab perjanjian yang terjadi antara guru dan kepala dinas PPO bukan perjanjiannya dgn kepala sekolah sehingga reaksi warga masyarakat menutup ruang kerja kepala sekolah dan pernyataan Mosalaki di tempat tersebut adalah suatu tindakan reaktif yang perlu dihargai oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dengan mencari solusi agar tidak menimbulkan sakit hati dan kekecewaan guru honorer tetapi juga warga di daerah tersebut.
Ia melanjutkan jika kepala sekolah beralasan bahwa guru diberhentikan karena kebanyakan guru yang mengajar satu mata pelajaran contoh bahasa inggris, itu pertanda management kepala sekolah yang sembrono, dan itu tidak bisa sebagai alasan untuk memberhentikan secara sepihak justru melanggar Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata.
Oleh karena itu, ketika Mosalaki meminta kepada Roby Idong, Bupati Sikka cq Kepala Dinas PPO untuk segera selesaikan permasalahan ini adalah permintaan serius wajib disupport benar agar proses administrasi dan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Paga harus tetap jalan seperti sediakala jangan sampai arogansi kepala sekolah mengorbankan peserta didik.