Sikka. spektrum-ntt.com II Fraksi Gerindra dalam pemandangan Fraksi nya, Selasa (23/11/2021), selain menyoroti kasus korupsi pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere dan masalah lainnya, juga menyoroti Status tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sikka.
Menurut Fraksi Gerindra bahwa kejadian tersebut merupakan peristiwa Tahunan yang mestinya sudah dapat diantisipasi sehingga lebih tepatnya bukan situasi darurat.
"Terhadap surat pernyataan bencana nomor BPBD. I-360/320/XI/2021 yang ditandatangani oleh Bupati Sikka atas kejadian Banjir di beberapa Kelurahan dan kerusakan 4 (empat) rumah warga di Desa Masebewa, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa kejadian ini merupakan peristiwa tahunan yang mestinya sudah dapat diantisipasi sehingga lebih tepatnya bukan situasi darurat", Ungkap Son Botu.
Terhadap hal ini, Fraksi menyarankan agar Anggaran yang ada sebaiknya diserahkan kepada OPD bersangkutan untuk direncanakan secara baik dan dikerjakan secara permanen.
Sementara untuk rumah-rumah warga yang rusak ditangani oleh BPBD yang sifatnya darurat. "Kita patut berkaca kembali dari bencana sebelumnya yang hanya menghabiskan anggaran yang begitu besar tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan terkesan hanya menghabiskan uang rakyat semata" Ungkap Son Botu.
Untuk diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 20 November 2021, Bupati Sikka mengeluarkan surat pernyataan bencana.
Bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang pasang, sehingga menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, abrasi pantai yang melanda wilayah Kabupaten Sikka yang mengakibatkan kerusakan rumah-rumah penduduk, tanaman pertanian, peralatan nelayan, pohon tumbang, kerusakan jalan, dan fasilitas umum lainnya.
Sehubungan dengan kejadian tersebut, wilayah Kabupaten Sikka dinyatakan dalam STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021.