KEFAMENANU.SPEKTRUM-NTT.COM || Civitas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali lagi melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati TTU, meminta Bupati Meninjau ulang surat keputusan (SK) Tekoda T.A 2022, Jumat (07/04/22).
Demikian pernyataan sikap Ketua DPC GMNI Kefamenanu yang diterima media ini, Sabtu (09/04/22). Aksi demonstrasi tersebut melibatkan para pelamar PTT yang tidak terakomodir dalam SK tenaga kontrak daerah T.A 2022.
Ketua DPC GMNI Kefamenanu, Francis C. Ratrigis melalui rilisannya menyampaikan bahwa, aksi demonstrasi GMNI bersama PTT yang digelar kemarin adalah ingin untuk Bupati TTU kembali meninjau hasil seleksi PTT.
"Bupati TTU memberikan penjelasan dan pertanggung jawaban mengenai seleksi PTT yang dilakukan tahun 2022. Sebab pihaknya menilai hasil seleksi ini inprosedural dan syarat kepentingan," Kritiknya.
Dikatakan Francis, pihaknya sudah berusaha mengorganisir para PTT untuk menuntut keadilan namun Bupati TTU diduga tidak mau untuk bertemu bersama calon PTT.
"Bupati dan Wakil Bupati seolah-olah mati hati nuraninya. Sikap bupati dan wakil bupati merupakan sebuah tindakan diskriminatif yang sedang ditunjukan oleh pemerintah daerah TTU kepada rakyatnya," tandasnya.
Ia melanjutkan bahwa, kedatangan GMNI bersama PTT adalah ingin untuk mempertanyakan pengumuman hasil seleksi yang dinilai sangat tidak adil. Katanya hal ini juga sebuah kelaliman yang sedang Bupati dan Wakil Bupati TTU tunjukan.
"Mereka yang nilai administrasinya 0 (Nol) dinyatakan lulus, dan mereka yang nilai administrasinya 5,10 dan lain sebagainya dinyatakan tidak lulus. Lalu kejanggalan berikutnya adalah hasil seleksi pada tahapan wawancara yang sangat tidak wajar karena sebanyak 7371 PTT memperolah nilai yang sama yakni 80 padahal setiap calon PTT tentu memiliki kapabilitas, pengalaman, dan skill yang berbeda," ungkapnya.
Menurut Francis, pihaknya menilai bahwa ada pendobelan nama PTT dalam pengumuman tersebut namun nilai hasil akhirnya berbeda. Fakta ini juga menunjukan kualitas birokrasi TTU hari ini yang sedang mandul. Ada juga PTT yang datang untuk mempertanyakan namanya yang tidak diakomodir dalam hasil seleksi padahal setiap tahapan baik seleksi administrasi, seleksi akademik, dan tahapan wawancara selalu mereka ikuti.
Kedatangan PTT ini juga ingin mempertanyakan standar penilaian seperti apa yang digunakan Pemerintah sebagai rujukan dalam melakukan seleksi PTT kali ini, tandas Ketua DPC GMNI Kefamenanu.
Pihaknya menilai seleksi PTT ini sangat kontras dengan Perbup 71 tahun 2021 yang Bupati TTU tanda tangani. Ada juga sekolah fiktif yang sengaja didesain oleh tim pansel pada hasil seleksi PTT tahun 2022.
"Kami telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenristekdikbud, Komisi IX dan X, Ketua DPP GMNI di Jakarta, Gubernur NTT, Ketua DPRD Propinsi NTT, Komisi V DPRD Propinsi NTT. Ketua DPD GMNI NTT untuk turut mengawal polemik ini, " jelasnya.
Kami tetap berkomitmen untuk terus berjuang bersama para calon PTT mengawal proses ini sampai hasil seleksi ini dapat dipertanggung jawabkan oleh Bupati dan wakil Bupati TTU.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang pihak GMNI Kefamenanu, antara lain:
1. Mendesak Bupati TTU hasil seleksi PTT dalam jangka waktu 3 x 24 jam,
2. Mendesak Bupati TTU dan Kepala BKDPSDM untuk bertanggung jawab atas polemik yang terjadi dengan menjelaskan kepada publik tentang metode penilaian seleksi perekrutan PTT dari awal hingga akhir tahapan,
3. Mendesak DPRD Kabupaten TTU segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan melibatkan PTT, tulis Ketua DPC GMNI Kefa. (*Red)