redaksi media
Kupang,Spektrum-ntt.com|| Pembatalan Ujian Sekolah (US) kepada siswa-siswi SMP se-Kota Kupang, persoalan itu terjadi karena kendala penyediaan server tidak mampu untuk terkafer.
Menanggapi persoalan itu, Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek menegaskan, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dinas teknis, perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melancarkan program ujian sekolah secara online.
Demikian disampaikan Theodora Ewalde Taek saat dijumpai media ini, Selasa (09/05/23).
"Kelalaiannya pemerintah tidak lengkapi sarana dan prasarana untuk cita-cita besar ini," pungkas Ewalde.
Sebagai wakil rakyat Ewalde Taek, telah melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, SMP 16 Kota Kupang dan SMP 8 Kota Kupang, terkait server yang digunakan pada ujian sekolah.
"Server kita hanya seribu (1000) lebih kapasitasnya, sedangkan anak murid kita hampir mencapai tujuh ribu (7000), jadinya tidak mungkin mengunakan itu. Hal ini sebagai catatan merah bagi pemerintah harusnya ini dipersiapkan," cetusnya.
Selain itu, Walde menegaskan, kelalaian ini dapat mengganggu secara pesikis terhadap anak-anak yang telah mempersiapkan diri.
Ia juga mengatakan, keinginan baik pemerintah melaksanakan Ujian Sekolah (US) secara online yang terpusat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. DPR menilai upaya itu sesuatu hal yang baik di era digitalisasi, untuk beralih dari offline ke online.
Lanjutnya, upaya ini merupakan hal positif untuk mengukur kualitas di setiap sekolah harus memilki satu indikator, oleh karena itu dinas tidak memberikan peranan kepada sekolah masing-masing tetapi soal disusun oleh dinas. "Tetapi juga disusun oleh guru sekolah, yah itu satu hal yang baik, kita sekarang di jaman digitalisasi, pekerjaan manual seperti memeriksa lembaran tidak lagi dipersibukkan di saat ini karena membutuhkan waktu lama dan keuangan," ucap Ketua DPC PKB Kota Kupang itu.
Terkait kendala ujian tersebut, Kabid Dikdas Okto Naitboho, menjelaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang akan mengusulkan kepada DPRD Kota Kupang, untuk membantu menyuarakan persiapan anggaran sebesar 500 juta untuk penyediaan server.
"Kita akan kaji sesuai kebutuhan, karena telah ada 4 aplikasi yang dipakai, jadi agar kedepan semua PPDB pelaksanaan ujian ini bisa, yah kita butuh sekitar 500 juta untuk pengadaan server lebih berkualitas yang menangani pemerintah kota," ungkap Okto Naitboho, saat dijumpai media ini di ruang kerjanya.
*(Nixon Tae)
