Diduga Ada Aroma Korupsi Program SLBM Dinas PRKP TTS Bernilai Milyaran Rupiah

BAGIKAN

TTS.spektrum-ntt.com || Diduga Terdapat Aroma Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Pada Dinas PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan Diduga Nilainya Mencapai Milyaran Rupiah Dan Hal Itu Kini Menjadi Perhatian Khusus Dari Lembaga Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Indonesia.

Pantauan media, ARAKSI telah mendatangi Dinas PRKP dan bertemu dengan sekretaris Dinas, Rudoluf Amalo guna mempertanyakan seputar pelaksanaan program SLBM di Kabupaten TTS, Jumat, 20/05/22. 

Sekretaris Dinas PRKP yang di datangi ARAKSI menjelaskan bahwa, program SLBM bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fokus pada penyediaan WC sehat bagi masyarakat dan pekerjaannya menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 

"Sistem pemberdayaan masyarakat yang di kelola oleh KSM. Jadi pemerintah hanya membangun septik (tinjanya-red), sedangkan bagian atas di bangun oleh masyarakat sendiri," jelas Sekdis PRKP. 

Rudi juga menyebutkan jumlah program SLBM setiap tahun bervariasi sesuai dengan jumlah usulan pada Musrenbang dan KSM yang terbentuk di setiap desa penerima manfaat bertanggungjawab penuh atas pengelolaan minimal 50 unit septik per KSM, didampingi fasilitator yang di angkat oleh dinas untuk memperlancar segala urusan KSM. 

"Untuk pembelanjaan material di sesuaikan dengan perencanaan. Ada fasilitator yang di angkat oleh Dinas untuk membantu pekerjaan itu. Satu unit septik anggarannya 7 juta untuk material termasuk untuk pembiayaan tukang dan operasional KSM. Sementara untuk pembiayaan fasilitator juga dari DAK dan bisa juga dari DAU. Anggaran biasanya dari kas Daerah langsung transfer ke rekening masyarakat, baru KSM transfer ke supplier. KSM harus bekerjasama dengan fasilitator dalam pekerjaan itu, kita tidak pernah intervensi apapun," pungkas Rudi. 

Sedangkan Ketua Umum ARAKSI, Alfred Baun, SH, kepada sejumlah wartawan usai bertemu dengan Sekretaris Dinas PRKP, menjelaskan bahwa hasil investigasi ARAKSI menemukan adanya sejumlah pekerjaan WC sehat tahun 2019 hingga 2021 pada sejumlah desa yang belum tuntas dan bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Selain itu, Araksi juga menemukan dugaan intervensi fasilitator yang melampaui kewenangannya sehingga mengebiri kewenangan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Yang rancau adalah fakta yang ARAKSI temukan, KSM di berikan jabatan tapi tidak di berikan kewenangan soal keuangan. Padahal seharusnya KSM memiliki kewenangan penuh mulai dari perencanaan, pembelanjaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Namun kewenangan ini diduga dikebiri oleh fasilitator. Fasilitator yang justru melakukan survei harga, belanja hingga sampai membuat pertanggungjawaban. KSM hanya nama saja akibatnya ada pekerjaan yang tidak tuntas bahkan tidak dikerjakan,” ungkap Alfred Baun. 

Alfred Baun juga menyebutkan dugaan korupsi program SLBM tahun 2021 berdasarkan hasil investigasi dan hitungan ARAKSI, nilainya mencapai 6 milliar rupiah dari total anggaran 11 milliar yang di peruntukan bagi 27 desa di TTS dan diduga kuat keterlibatan MJ yang adalah suami PPK turut andil dalam hal tersebut. 

Karena itu, ARAKSI saat ini menunggu data lengkap terkait program SLBM tahun 2019-2022 yang di janjikan sekretaris Dinas PRKP sehingga jika data yang diminta sudah diberikan Dinas PRKP Kabupaten TTS lanjut Alfred, pihaknya akan mencocokkan data tersebut dengan data Araksi untuk selanjutnya dibuatkan kesimpulan sebelum di bawa kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kalau data hari rabu sudah kita terima sesuai janji pak Rudi, akan dicocokkan dengan data kita, lalu buat simpulan akhir dan kita akan bawa ke APH,” tegas Alfred. 

Untuk diketahui dalam setiap tahun (mulai 2019 hingga 2021) Kabupaten TTS mendapatkan gelontoran DAK untuk program SLBM mencapai 10 Miliar lebih per tahunnya. Anggaran ini bertujuan untuk penyedian WC sehat dan layak bagi masyarakat dengan menggunakan ipal komunal. Dalam pelaksanaan program ini, dana ini selanjutnya dikelola oleh KSM yang dibentuk di setiap desa penerima manfaat. Dalam pelaksananya, setiap desa didampingi fasilitator agar bekerja sesuai juknisnya. Setiap desa mendapatkan anggaran mencapai 300-an juta guna penyediaan WC sehat dan layak.

Penulis : Mega

 

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup