ENDE•Spekrum-ntt•Com || Maxi Mari buka suara terkait dengan perekrutan tenaga Satuan Pol PP yang tidak ada keterbukaan sama sekali oleh Dinas Kesbanglinmas.
Dirinya mengatakan terkait dengan penerimaan tenaga penunjang di Sat Pol PP, berdasarkan informasi yang didapat dapat sebanyak 150 orang.
Sementara itu dirinya mengatakan bahwa publik perlu mempertanyakan dasar-dasar penerimaan yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
"Karena ini bersifat publik maka masyarakat kabupaten Ende punya hak untuk mengetahui, jika ada pembukaan penerimaan tenaga penunjang baru di Satuan Pol PP, secara teknisnya harus ada informasi untuk pendaftaran seperti papan informasi dan persyaratan-persyaratan lainnya. Ujarnya.
Maxi Mari juga menjelaskan seharusnya publik punya hak untuk mengetahui, terkait dengan pembukaan pendaftaran tenaga penunjang di Satuan Pol PP.
"Ketika ada informasi yang diberikan kepada masyarakat, maka perekrutan juga harus ada yang namanya panitia seleksi, yang di bentuk oleh Dinas terkait atau Kesbanglinmas" Ungkapnya. (14/07/2021)
"Yang kita ketahui adanya tenaga honorer akan di larikan ke P3K dan kemudian perekrutan CPNS, tetapi dengan munculnya tenaga penunjang ini maka ini akan menjadi sebuah beban baru pemerintah daerah kabupaten Ende" Lanjutnya.
Menurutnya ini juga sebuah nomenklatur yang sebenarnya memberikan ruang, dan ini juga dalam konteks emergency penerimaan atas kebutuhan di saat bencana pendemi covid-19 semakin melanda di kabupaten Ende.
namun dilain sisi lanjutnya bahwa harus ada mekanisme yang dilalui sesuai dengan prosedur. bukan sifatnya tertutup sehingga tidak diketahui oleh masyarakat.
"Dengan prosedur yang tertutup ini ada indikasi kuat terjadinya KKN di dalam" Tegasnya.
" Informasi yang kami dengar ada pembagian yang sama rata atau (50-50), antara DPRD dan pihak pemerintah tentu ini sangat konyol sekali, dan ini juga sebuah kerja yang dampaknya ke KKN". lanjutnya
Dikatakan pula bahwa masyarakat Kabupaten Ende tidak boleh membiarkan hal hal seperti ini terjadi. Perlu ada kritikan kepada instansi terkari agar lebih teliti dan terbuka terkait seleksi penerimaan anggota baru di Satuaan Pol PP yang ada di Ende.
Dirinya mengharapkan jika dari aspek hukum jangan tinggal diam dan perlu di lihat tentu ini adalah kerja-kerja korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sementara itu menjadi pertanyaan kritis melihat dari sisi penerimaan ini sudah di pertengahan tahun dari sisi biaya yang akan di tanggung oleh APBD khususnya di Dinas Kesbanglinmas, asalnya dari mana?, itu yang harus di pertanyakan.
"Jangan sampai penyalahgunaan anggaran dari pos lain, yang di peruntukan untuk penerimaan ini termasuk untuk sarana prasarana atau pakaian Pol PP, maka ini perlu di pertanyakan jangan sampai ada indikasi penyalahgunaan atau KKN". Ujarnya.
Dirinya menyarankan jika ini sangat di butuhkan di saat situasi pendemi silakan merekrut tenaga melalui tahapan-tahapan proses yang baik dan benar. mustinya harus di sampaikan juga kepada publik melalui informasi, publik terkait penerimaan tenaga penunjang ini sesuai kouta yang di butuhkan. dan kemudian harus di sampaikan kriteria dan siarat-siarat yang di butuhkan atas perekrutan tenaga penunjang di Sat Pol PP ini. "Jelasnya.
Dirinya menambahkan di saat pendemi ini stop penerimaan tenaga penunjang dll, di setiap OPD, karena beban biaya anggaran lagi terkonsentrasi untuk penanganan covid-19, kebijakan ini tidak sesuai beban kebutuhan saat pendemi di kabupaten Ende. Tutup Maxi Mari.(**/red