TTS.Spektrum-ntt.com || Menanggapi polemik di lembaga DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) TTS mendesak Bupati TTS untuk mencopot Sekretaris Dewan (Sekwan) yang dinilai bertanggung jawab atas kegaduhan terkait pengangkatan 44 mantan tenaga outsourcing menjadi tenaga non-ASN. Selain itu, Pospera TTS juga siap menggelar aksi damai dalam waktu dekat guna menuntut kejelasan dan keadilan dalam kasus tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris DPC Pospera, Efryn R. Banu kepada sejumlah awak media dalam Konferensi Pers di Sekretariat DPC Pospera TTS, Jumat (07/3/25).
Pospera TTS mengapresiasi kinerja Komisi I DPRD TTS yang telah mengungkap persoalan ini ke publik. Namun, ia juga menyoroti kegaduhan yang terjadi di DPRD, terutama setelah beredarnya video adu mulut antara salah satu mantan tenaga outsourcing dan Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS.
"Kami mengecam keras upaya membungkam Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS. Kapasitasnya patut dipertanyakan, karena hak anggota DPRD adalah berbicara, terutama dalam forum resmi,” tegas Efryn, didampingi sejumlah pengurus DPC dan PAC Pospera TTS.
Pospera TTS juga mendesak Sekwan untuk memberikan klarifikasi terkait dasar hukum penerbitan SPTJM bagi 44 tenaga non-ASN. Efryn menilai, jika dokumen tersebut tidak diterbitkan, polemik ini tidak akan terjadi.
"Menurut pengamatan kami, 44 orang ini adalah korban. Jika SPTJM itu tidak dikeluarkan, maka tidak akan ada gejolak seperti ini. Kami menduga kuat bahwa dokumen tersebut telah dimanipulasi," ujarnya.
Menindaklanjuti hal ini, DPC Pospera TTS telah menggelar pertemuan dengan seluruh PAC di berbagai kecamatan untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka juga berencana menggelar aksi damai bersama beberapa organisasi di Kabupaten TTS.
Efryn menegaskan bahwa sikap DPC Pospera TTS bukanlah bentuk pembelaan terhadap Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS, Yerim Yos Fallo, yang juga merupakan Ketua Pospera TTS.
"Sikap kami bukan karena kepentingan membela Yerim Yos Fallo. Ini murni perjuangan membela hak wakil rakyat. Jika hal serupa terjadi pada anggota DPRD lain, kami juga akan bersikap sama," tegasnya.
Dukungan ini juga diperkuat oleh dua Wakil Ketua DPC Pospera TTS, Absalom Sabat dan Fransiskus Missa. Mereka menegaskan bahwa siapa pun anggota DPRD yang mengalami perlakuan serupa akan mendapat dukungan yang sama dari Pospera TTS.
Fransiskus Missa mendesak Bupati TTS untuk mencopot Sekwan DPRD TTS yang dinilai memiliki kinerja buruk dan menjadi penyebab kegaduhan ini.
"Publik menilai DPRD TTS buruk, padahal ini akibat ulah Sekwan. Dialah yang bertanggung jawab atas penerbitan SPTJM yang menimbulkan polemik ini," kata Frans.
Ia juga mencurigai adanya praktik mafia oleh oknum elit yang merusak nama baik daerah. Karena itu, Pospera TTS akan membangun komunikasi dengan masyarakat dan berbagai organisasi untuk bersama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Diakhir pernyataannya, Frans menegaskan bahwa Pospera TTS mendukung 44 tenaga outsourcing untuk tetap bekerja di DPRD TTS, tetapi dengan kontrak kerja yang jelas.
"Kami mendukung mereka, tetapi kontrak kerja harus diperjelas agar mereka tidak kembali menjadi korban," pungkasnya. (SN/Tim)