MAUMERE. Spektrum-ntt.com || Sehubungan dengan kedatangan Km. Lambelu pada (06/04/2020), pukul 21.00 maka pemerintah kabupaten Sikka lewat Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengatakan bahwa akan menolak kedatangan Km. Lambelu untuk berlabu di pelabuhan Lorens Say Maumere.
Adapun berberapa hal yang sebelumnya sudah menjadi persiapan antisipasi Pemerintah daerah kabupaten Sikka yaitu pertama, menyurati Direktur PT Pelni Indonesia perihal penghentian sementara pengangkut penumpang, dengan tiga point putusan yaitu pertama kedatangan kapal tidak diperbolehkan berlabu di pelabuhan Lorens Say Maumere, kedua diperbolehkan standar Setelah dilakukannya proses karantina selama 6 hari terhitung tanggal 6 sampai tanggal 12 april, dan ketiga, penutupan sementara pengangkutan penumpang menuju pelabuhan Lorens Say Maumere yang berasal dari daerah yang teridentifikasi terjangkit virus Covid-19.
Lebih lanjut Bupati Roby Idong mengatakan bahwa riwayat pelayanan terakhir kapal Km. Lambelu yaitu tanggal 28 Maret sesuai dengan laporan posko Covid-19 Nunukan bahwa Km. Lambelu pernah memuat atau berlayar bersama empat orang yang teridentifikasi positif, artinya ada potensi 30 ABK kapal tersebut terindikasi terinfeksi karena tidak ada pergantian ABK.
"Terhitung tanggal 28 sampai hari ini baru 9 hari, sedangkan masa inkubasinya 14 hari. Jadi saya sudah lapor dan sampaikan kepada gubernur NTT dan gubernur setuju untuk tidak bersandar sembari melakukan proses pemeriksaan dengan menggunakan RAPID Test. Jadi, tidak dapat bersandar dan dilakukan karantina di laut", ungkapnya
Lebih lanjut Bupati Roby Idong menuturkan bahwa, akan ada pembatasan moda transportasi sebanyak 100 orang kebawah dan jadwalnya 14 hari sekali. Hal ini dilakukan merujuk pada surat kementerian kesehatan tanggal 31 tentang pembatasan moda transportasi.
Selain itu, Pegiat kemanusiaan, Oktavianus Aryo Aditio mengatakan bahwa Sehubungan dengan Simpang siur pemberitaan sebelumnya soal berlabuh atau tidaknya kapal, ia mengatakan bahwa dari segi kemanusiaan ia menawarkan solusi kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat karantina terpusat sehingga mudah dipantau. Juga disiapkan mekanisme dan proses penanganan nya sesuai dengan standar WHO. Mereka butuh ditolong, karena mereka adalah saudara dan keluarga kita juga.
Sedangkan untuk penumpang dari daerah lain, berkoordinasi dengan pemerintah daerah nya untuk menyiapkan transportasi untuk diangkut ke daerah penumpang itu berasal, tutupnya. (*Orinus/editor EppyM photo Istimewa