SUMBA.spektrum-ntt.com || Kepala sekolah SMP Negeri 2 Wewewa Timur Sumba Barat Daya Ibu Winardi menolak beberapa siswa yang berdominasi Kristen Advent untuk mendaftar di sekolah tersebut. hal ini dilakukan dengan alasan yang tidak tepat.
Saat dihubungi media, dirinya mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak menolak tapi menyarankan untuk bersekolah di sekolah lain. namun ketika ditanya mengenai alasan mengapa menyarankan untuk bersekolah di sekolah lain,ia mengatakan bahwa nanti tanyakan ke dinas pendidikan lalu memutuskan sambungan telepon.
“Kami bukan menolak tapi menyarankan ke sekolah lain saja, jelasnya.
Selain itu kepada media,beberapa orang tua yang siswanya ditolak menyayangkan pihak sekolah yang sewajarnya menerima seluruh anak bangsa tanpa membandingkan keyakinan/ kepercayaan orang lain apalagi sekolah tersebut adalah sekolah Negeri.
“ini sekolah negeri, kok mengajarkan hal seperti itu, kami sangat menyayangkan perilaku kepala sekolah seperti itu” ungkap beberapa warga.
Lanjutnya bahwa dengan hal ini bisa dikatakan bahwa dalam lembaga pendidikan saja telah mengajarkan kebencian terhadap agama orang lain. sehingga pihak orang tua berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menyikapi hal ini, karena keyakinan/ atau agama itu diatur dalam Undang- Undang. “ kami menyayangkan di dalam pendidikan saja telah mengajarkan tentang kebencian pada agama orang lain. Sedangkan Indonesia adalah negara Undang-undang dan setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk keyakinannya masing masing, selain itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan” jelasnya.
perlu untuk diketahui, UUD 1945 Pasal 28E, ayat (1) mengatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” dilanjutkan pada UUD pasal 29 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. selain itu, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang mengatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Bab IV pasal 5 ayat 1 “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Melihat pada konteks tersebut maka perilaku kepala sekolah yang menolak dengan alasan menyarankan untuk bersekolah di sekolah lain, dengan sendiri telah mengkerdilkan kebebasan berpendidikan di Indonesia. Sehingga pihak pemerintah harus bersikap tegas menindak kepala sekolah yang membuat penolakan untuk masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. (**/red