TTS. Spektrum-ntt.com || Sejumlah masalah seputar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di kabupaten Timor Tengah Selatan kini menjadi perhatian publik. Salah satu poin yang saat ini rame di perdebatkan yaitu masalah oknum pelamar P3K yang di adukan beberapa guru honorer ke DPRD TTS pada rabu, 18/01/2023 bahwa yang bersangkutan selama ini tidak pernah mengajar namun saat ini telah dinyatakan lulus seleksi P3K pada prioritas pertama (P1)
Hal itu juga menjadi perhatian dari Lembaga Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), yang berupaya melakukan investigasi untuk mengungkap benang merah masalah tersebut.
Pantauan media ini, tim ARAKSI dipimipin Doni Tanoen SE, selaku Kordinator di kabupaten TTS mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) pada selasa, 24/01/2023 dan menyadari seputar oknum yang tidak mengajar namun lulus P3K tersebut
"Yang menjadi pertanyaan ARAKSI adalah kenapa ada oknum yang tidak pernah aktif di sekolah tapi tiba-tiba bisa lulus P3K? Dan apakah nama oknum itu selama ini ada di dapodik atau bagaimana sehingga bisa ikut seleksi dan lulus?" Cecar Doni Tanoen di hadapan Kepala Dinas PK TTS
Hal senada juga di tambahkan salah satu anggota ARAKSI, Meky Nenometa S.Pd, M.Pd, bahwa ARAKSI menganggap masalah itu penting karena ada kaitannya dengan penggunaan anggaran
"kita tanyakan terkait sudah berapa lama oknum tersebut masuk dalam dapodik karena hal itu pasti ada kaitan dengan pembayaran insentif yang bersangkutan dan berpengaruh pada pertanggungjawaban dana bos" Ujar Meky
Sedangkan Kepala Dinas PK kabupaten TTS, Dominggus Banunaek kepada ARAKSI mengaku baru mengetahui masalah tersebut setelah adanya pemberitaan di media online, karena dirinya telah memerintahkan staf untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap kepala TK Negeri Besakolka yang diduga berperan dalam meluluskan oknum tersebut
“Kasus itu memang di luar sepengetahuan kami. Dan saya juga baru tahu setelah ikuti dari media. Dan untuk saat ini saya sudah minta teman-teman untuk menelepon dan memeriksa kepala sekolah dan juga kami akan mengecek mereka ada operator sekolah atau tidak karena operator adalah jantung sekolah yang biasa mengatur semua data" Jelas Kadis PK
Dominggus Banunaek juga menegaskan bahwa himbauan juga akan menelusuri masalah tersebut dan jika terbukti ada kekeliruan dalam penggunaan anggaran maka pihak TK Negeri Besakolka akan mendapat sanksi tegas
"Saya akan telusuri. Karena kalau terkait dengan kebutuhan anggaran juga kami biasanya mengikuti saja yang mereka telusuri tapi kami akan telusuri dan kalau terbukti pasti kami berikan sanksi" Tegas Banunaek
Selain itu, Banunaek juga mengatakan bahwa dia sedang merancang regulasi terkait regulasi tenaga pendidik maupun tenaga tenaga di sekolah untuk meminimalkan masalah pribadi di kemudian hari.
"Kita buat kebijakan untuk depan sekolah yang mau merekrut tenaga pendidik maupun tenaga administrasi harus bersurat kepada kita untuk di data juga melalui operator Dinas. Kita akan buatkan regulasinya untuk mengatur. Meskipun hanya berupa penegasan tapi harus ada pegangan" Kata Kadis PK
Koordinator ARAKSI TTS, Doni Tanoen didampingi Anggota Patricia Taebenu dan Meky Nenometa, usai pertemuan dengan Kepala Dinas PK kepada media ini menyatakan bahwa permintaan akan melakukan beberapa investigasi tambahan terkait masalah tersebut dan dilaporkan juga akan terus mengawal sampai persoalan itu menemui titik akhir.
Penulis : Mega