Kupang.Spektrum-Ntt.com|| Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami,M.Si menyampaikan bahwa terdata 6 (enam) kecamatan dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) anak stunting di lingkup Kota Kupang.
Data stunting dari enam kecamatan tersebut sebagai berikut, Alak 96 orang, Kelapa Lima 21 orang, Kota Lama 14 orang, Kota Raja 3 orang, Maulafa 3 orang, Oebobo 13 orang.
Hal tersebut disampaikan Dumul Djami saat membawakan materi dalam pertemuan konsultasi UNICEF dan Pemerintah Jepang untuk pendidikan anak usia dini (Paud) di NTT. Pertemuan itu dilakukan di Hotel Neo Aston Kota Kupang, (05/08/22).
Dengan data tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan sosialisasi 1000 hari kedepan, baik kepada pihak sekolah serta orang tua, serta memberikan makanan tambahan setiap bulan, lakukan kerjasama dengan Puskesmas untuk mendeteksi tumbuh kembang anak enam bulan sekali.
"Kita akan minta partisipasi masyarakat atau lembaga non pemerintah termasuk UNICEF hari ini, untuk berkenaan dan membantu anak-anak yang dikatakan stunting agar bisa saling bergandengan tangan untuk mengatasi," ujar Dumul.
Ia mengharapkan agar anak-anak yang pada saat berada di tingkat Paud dan ketika masuk di tingkat SD, sudah bisa diatasi masalah stunting terhadap anak-anak itu.
Lebih lanjut Dumul Djami menegaskan bahwa seusai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui keputusan Wali Kota Kupang, menekankan agar mulai tahun 2023 tahun ajaran baru, semua anak yang masuk TK harus memiliki sertifikat Paud.
Tujuan kegiatan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki jumlah kasus dan kematian COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara, dengan lebih dari 4,2 juta kasus yang dikonfirmasi dan 143.948 kematian, dikonfirmasi pada 13 Desember 2021. Anak-anak menyumbang 13 persen dari kasus yang dikonfirmasi dan 1 persen kematian. Pandemi telah mengakibatkan gangguan luas pada pendidikan dan layanan esensial anak-anak, dengan 530.000 sekolah sebagian besar ditutup sejak awal Maret 2020, mempengaruhi lebih dari 60 juta siswa; dengan pembukaan kembali sekolah secara bertahap mulai September 2021 karena gelombang virus berikutnya. Selain itu, 200.000 PAUD ditutup, mempengaruhi lebih dari 4 juta anak usia dini.
Dampak pandemi pada balita termasuk anak-anak usia dini yang rentan di Indonesia sangat besar. Selain itu, akses ke layanan layanan kesehatan, posyandu dan PAUD telah terhambat secara signifikan selama 21 bulan terakhir (sekitar 2 tahun). Untuk akses ke PAUD, sekitar 40 persen anak tidak dapat terus belajar dan bermain karena ditutupnya satuan PAUD. Semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak telah terpengaruh secara negatif, termasuk pemenuhan gizi, kesempatan untuk belajar sejak dini, akses ke kesehatan (imunisasi) yang memadai, air, sanitasi dan kebersihan, perawatan orang tua dan perlindungan anak.
Pada tahun ini, pemerintah Indonesia dan UNICEF berupaya memperbaiki dan meningkatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, melalui dukungan Pemerintah Jepang dilaksanakan program pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) di tiga provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi NTT.
Pelaksanaan program di PAUD di Provinsi NTT akan dilakukan di Kota Kupang dan kabupaten Timor Tengah Selatan/ TTS selama periode Agustus 2022 sampai Februari 2023. Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan pertemuan konsultasi multisektor di Kota Kupang dalam memperkenalkan program, mendiskusikan rencana implementasi dan membangun komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program PAUD ini.
Penulis :Nixon Tae