TTS.Spektrum-ntt.com || Sejumlah 44 orang mantan Outsourcing Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang saat ini menjadi pegawai non ASN akan diikutsertakan dalam seleksi PPPK Tahap II.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Kabupaten TTS, Adi Boimau, kepada media ini Kamis (30/01/2025).
"Untuk tenaga non ASN kita sudah bertemu dengan Kepala BKPSDMD dan mereka akan ikut dalam PPPK tahap dua, ada 44 orang dan tidak ada lagi penambahan karena mereka itu semua bekas outsourcing di kantor dan Rumah Jabatan pimpinan DPRD," ujar Adi Boimau.
Adi juga mengatakan bahwa meski demikian, Pimpinan DPRD periode 2024-2029 saat ini menolak untuk menggunakan jasa pegawai non ASN di Rumah Jabatan DPRD.
"Semua kita tarik ke kantor karena tiga orang pimpinan tidak mau menggunakan jasa mereka dengan alasan keamanan dan privasi. Jadi mereka lebih memilih pakai mereka punya orang," kata Adi.
Ia menyebut bahwa semua tenaga pramusaji, cleaning servis, maupun security untuk Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, sedang di proses menjadi tenaga outsourcing.
"Semua yang di Rumah Jabatan kita sedang proses mereka untuk menjadi tenaga Outsourcing karena itu pimpinan dong punya orang," pungkasnya.
Hal berbeda disampaikan Ketua DPRD TTS, Decky Liu, ketika dikonfirmasi media ini pada, Senin (03/02/25) di ruang kerjanya menyampaikan bahwa bukan menolak menggunakan jasa outsourcing atau pegawai non ASN di Rumah Jabatan melainkan belum ada penempatan dari pihak Sekwan.
"Belum ada penempatan karena informasi yang kita peroleh bahwa masa kontrak mereka sudah berakhir sejak 31 Desember," jelas Ketua DPRD.
Ketua DPRD juga menyebut baru mengetahui bahwa 44 orang eks outsourcing kantor Sekretariat Dewan yang terdaftar dalam database untuk PPPK tahap dua.
"Kita juga baru tahu kalau mereka akan ikut P3K, karena itu nanti kita evaluasi dengan Sekwan," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Lebih lanjut Decky Liu menjelaskan bahwa untuk penempatan tenaga kerja di Rumah Jabatan perlu adanya rekomendasi dari Pimpinan DPRD.
"Ini juga jabatan politik karena itu di Rumah Jabatan sebenarnya soal urusan privasi juga karena itu yang mau ditempatkan disana juga perlu mendapatkan rekomendasi dari kami pimpinan," pungkas Decky.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD TTS, Aris Nenobahan kepada media ini hanya memberikan jawaban sepintas
"Sedang dikomunikasikan oleh Sekwan,"
katanya.
Pantauan media ini, rumah jabatan pimpinan DPRD TTS sampai dengan saat ini sangat sepi seperti belum dihuni, dan bahkan tidak ada orang yang kelihatan di rumah jabatan, baik security, pegawai, ataupun keluarga pimpinan DPRD. (SN/Mega)