ENDE.spektrum-ntt.com || Menyikapi dampak sosial ekonomi dari covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Ende akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah membahas soal validitas data penerima bantuan sosial, dan kesiapan keuangan daerah untuk penanganan covid-19
Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Ende, Fransiskus Tasso, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ende senin (18/05/20), dan dihadiri oleh sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar), dan dari unsur pemerintah dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Erikos Emanuel Rede, pada kesempatan itu mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk menangani tiga hal penting sesuai dengan amanat permendagri, yaitu penanganan kesehatan, sosial sentimen, dan dampak ekonomi dari covid-19 ini
"Terkait sumber dana dari pemerintah pusat sampai ke daerah, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kita dari DPRD mau memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran atau tidak, tepat waktu atau tidak, adil atau tidak," Kata Erik
Ia juga menyinggung soal data penerima bantuan sosial khusus BLT yang ada di Dinas Sosial (Dinsos)
"saya yakin data disana seratus porsen belum valid, validitas kebenarannya di lapangan perlu di uji, dan saya berharap semua masyarakat kita yang terdampak covid-19 harus mendapatkan bantuan dari pemerintah" Ucap politisi Nasdem
Ia juga menyentil soal penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 harus sesuai dengan permendes no 6 tahun 2020, jangan sampai kepala desanya buat sesuka hati
"saya ambil contoh saja, kalau satu desa anggarkan 100 juta saja, 255 desa berarti kita ada 25 Miliyar 500 juta untuk penangan covid-19, sehingga kekurangan yang dialami bisa diintervensi" timpal Ketua Nasdem Ende.(**
Penulis.A. Aku Suka
EDitor EppyM. Photo Istimewa