SIKKA. Spektrum-ntt.com || Ketua Fraksi partai Golkar kabupaten Sikka, Maria Mayestati Angelorum menyatakan bahwa terhadap rencana pemerintah untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada menteri keuangan, fraksi partai Golkar menerima dengan catatan.
Hal ini disampaikan ketika dimintai tanggapan dari Fraksi partai Golkar dalam rapat paripurna V masa sidang I tahun sidang 2020/2021 dengan tema pandangan fraksi di ruang sidang utama DPRD kabupaten Sikka (02/09/2020).
Fraksi partai Golkar mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada pemerintah kabupaten Sikka agar ditelaah dan dilakukan kajian kembali supaya proses pengembalian pinjaman nantinya tidak menghambat dengan kegiatan lainnya.
Fraksi partai Golkar juga mempertanyakan kepada pemerintah untuk menjelaskan perbedaan angka rencana pinjaman tersebut, dimana pada awal pertemuan antara pimpinan fraksi-fraksi dan pemerintah diajukan pinjaman sebesar Rp 216.459.090.000. Sementara dalam dokumen pidato pengantar bupati tentang KUA PPAS, berubah menjadi Rp 281.012.616.000.
Fraksi partai Golkar juga menyoroti tentang proyek, program Zn dan rencana pembangunan tahun 2020, termasuk PIK yang belum terealisasi. Fraksi meminta agar seluruh usulan masyarakat dan program yang tidak bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2020 akibat situasi Covid-19 agar direalisasikan atau menjadi skala prioritas di tahun 2021.
Terkait dengan aset pemerintah yang tidak terurus dan dikuasai oleh pihak lain, agar segera menginventaris dan dikelola dengan baik.
Fraksi partai Golkar mendukung segala upaya pemerintah untuk membangun sarana dan infrastruktur di Sikka guna pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023, termasuk rencana pemerintah untuk melakukan pinjaman PEN (penanggulangan ekonomi nasional) daerah dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
Pandangan umum fraksi partai Golkar ini disampaikan menyikapi atas pidato pengantar bupati Sikka tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (* */KUA PPAS/red