Kupang,SN|| Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P., didampingi Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos, M.Si., secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Terintegrasi di Aula El Tari, Kupang, pada Senin (9/12/2024).
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andriko menegaskan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat Reformasi Birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional serta akuntabel.
“Peluncuran SIMPEG Terintegrasi ini adalah langkah konkret untuk mempersingkat prosedur panjang dan meningkatkan akses layanan kepegawaian yang lebih cepat, mudah, murah, serta berkualitas,” ujar Pj. Andriko.
Beliau menambahkan bahwa sistem ini tidak hanya sekadar instrumen teknologi, tetapi juga strategi untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan data yang terintegrasi, proses administrasi kepegawaian, seperti pengangkatan, promosi, dan mutasi, akan lebih efisien, sehingga memungkinkan ASN fokus pada pelayanan masyarakat.
“Ketika BKD mengelola pegawai dengan baik, pegawai juga diharapkan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik,” jelasnya.
Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi aplikasi ini. Ia meminta pimpinan OPD untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi ASN agar mampu memanfaatkan aplikasi secara optimal, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan.
Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh ASN untuk proaktif memperbarui data kepegawaian demi menjaga akurasi dan relevansi basis data. Keamanan data juga menjadi perhatian utama, dengan penerapan tata kelola data yang sesuai peraturan.
“Kami mendukung pengembangan aplikasi ini agar dapat memberikan dampak nyata bagi efisiensi dan efektivitas manajemen kepegawaian di Provinsi NTT,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, menjelaskan bahwa Aplikasi SIMPEG Terintegrasi dirancang sebagai satu data tunggal kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi NTT.
“Pada tahun 2025, kami menargetkan seluruh data ASN dan dokumen kepegawaian telah terarsipkan dalam aplikasi ini. Dengan demikian, mulai 2026, BKD dapat melakukan proses mutasi secara otomatis, seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pemindahan, tanpa harus menunggu usulan,” jelas Yosef.
Editor: Nixon Tae