SIKKA. spektrum-ntt.com || PMKRI Maumere laksanakan diskusi tentang refleksi kebangsaan 75 tahun menuju Indonesia maju dengan tema buruh dan ketahanan pangan. Selasa (18/08/2020)
Hadir dalam diskusi tersebut yakni kadis Nakertrans, sekertaris Dinas Perindag, ketua TKBM pelabuhan L. Say, Ketua Forkoma PMKRI Maumere, anggota penyatu, DPC dan anggota aktif PMKRI Maumere.
Germanus Goleng, S. Sos mengatakan bahwa dalam penerapan upah pemerintah kabupaten masih mengacu pada upah minimum provinsi. Hal ini diputuskan mengingat UMK di wilayah NTT masih dibawah dari upah provinsi kecuali kota Kupang yang sudah melampaui upah provinsi . Sementara di Sikka berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak, nilainya belum mencapai standar UMP.
Sementara berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Disnaker terhadap 79 perusahaan, masih terdapat 71 perusahaan yang membayar upah pekerja dibawah standar UMP. Berbagai alasan disampaikan dari pihak pemberi kerja yakni semua kebutuhan pekerjaan ditanggung seperti tempat tinggal, dan makanan, SDM pekerja masih dibawah standar, dan desakan kebutuhan hidup pekerja.
Sementara soal perselisihan atau PHK antara pekerja dan pengusaha akan mengacu pada UU ketenagakerjaan no. 13 thn 2013 pasal 50 tentang hubungan kerja.
Fiator Nong, sekertaris Disperindag kabupaten Sikka mengatakan bahwa dalam upaya menjaga ketahanan pangan, generasi muda diminta untuk aktif dalam dunia pertanian. Yance Maring menjadi salah satu contoh generasi muda yang sukses dengan pertanian lahan keringnya. Bahwa mainset generasi muda yang berpendidikan tinggi dan harus menjadi menjadi PNS itu harus dirubah. Harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah itu sudah tidak ada lagi.
Paul Nining Pau, Ketua TKBM pelabuhan L. Say menekankan pada pentingnya dibentuk asosiasi buruh. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi para pekerja di wilayah kabupaten Sikka demi terpenuhinya hak-hak mereka yang tertuang dalam UU ketenagakerjaan.
Mario Fernandez, mantan ketua PMKRI Maumere mengatakan bahwa buruh merupakan penyangga utama negara dalam sektor ekonomi. Momentum HUT RI ke 75 menjadi moment berharga dalam membuka lembaran tentang perjalanan para buruh di kabupaten Sikka, sebagai pilar utama dalam mensuplai logistik bagi daerah.
'Kami mengapresiasi sistem kerja para buruh bongkar muat barang di pelabuhan P. Say dengan sistem kerja 24 jam. Ini semua dilakukan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas barang untuk masyarakat'.
Para buruh pada umumnya seperti buruh tani, karyawan toko, buruh pembangunan gedung, dll sampai hari ini belum diperhatikan secara serius tentang hak-hak nya yg tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan. Mayoritas buruh di kabupaten Sikka tidak memiliki standar gaji yg baik oleh para pemberi kerja. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak ada keterbukaan para buruh atau pekerja, karena ditakutkan akan kehilangan pekerjaan.
Oleh karenanya, dibutuhkan gagasan baru sebagai upaya dalam penyatuan para buruh di kabupaten Sikka dalam wadah asosiasi demi melindungi hak-hak para buruh.
Viktor Nekur, S.H, ketua FORKOMA yang hadir pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa berkaitan dengan kondisi kaum buruh di kabupaten Sikka ini, dibutuhkan keseriusan dari generasi muda dalam mendukung pembentukan serikat buruh.
Yuni Bara, Ketua Presidium PMKRI Maumere dalam sambutannya mengatakan bahwa momentum ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berefleksi ,75 tahun Indonesia Maju bukan hanya sebagai kemasan kata kata belaka, tetapi ini menjadi acuan kita bersama agar kembali sadar , bahwasanya kita Indonesia adalah bangsa yang besar ,bangsa yang kokoh menjunjung tinggi nilai sosial kemasyarakatan, terlebih khusus kita membahas masalah sosial kemasyarakatan yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan buru dan pekerja di nian tana sikka. Tujuan utama dari diskusi kita adalah melahirkan rumusan gagasan strategis untuk SIKKA adaptif dan kontekstual. Karena itu PMKRI Maumere berasama pemerintah daerah Kab.Sikka terlebih Khusus DisNaketrans akan mengawal proses pembentukan organisasi untuk buruh dan pekerja ini sebagai mana agar mereka terhimpun dalam satu wadah untuk menyampaikan hak-hak mereka yang sebagaimana seperti PMKRI ketahui sangat tidak berimbang.(**/red
penulis Orinus
editor EppyM Photo Istimewa