TTS.spektrum-ntt.com|| Sekelompok Masyarakat diketahui atas nama Musa Ton, Yoksan Seo, Hofni Koy, Neki Seo, bersama seorang kepala dusun bernama Sem Ton, dari Desa Kelle, kecamatan Kuanfatu, mendatangi Komisi III DPRD TTS untuk mengadukan oknum bernama Paulus Kase yang diduga menipu masyarakat dan tidak membayar upah kepada mereka sesuai perjanjian pengerjaan sebuah Bak tampungan air di Desa Kelle.
Pantauan media, sesuai yang di ceritakan warga bernama Musa Ton kepada Sekretaris Komisi III bersama beberapa anggota komisi, bahwa Pada bulan November tahun 2018 lalu, oknum bernama Paulus kase memanggil Musa Ton untuk mengerjakan sebuah Bak ukuran 4x4 dan tinggi 2 meter dengan upah yang dijanjikan Rp.60.000/hari. Dan Bak tersebut kemudian dikerjakan Musa bersama 19 orang temannya dari bulan november sampai maret. Usai di kerjakan, kepada mereka oleh Paulus Kase di beritahukan bahwa upah keseluruhan yang akan dibayarkan senilai Rp. 16.000.000 (16 juta rupiah). Dan karena salah satu teman tukang sudah ambil 6 juta maka sisa Dana 10 juta akan di bagi kepada Musa Ton bersama 18 orang tukang lainnya. Tapi kemudian Musa Ton bersama teman lainnya tidak mau menerima uang karena pembayaran tidak sesuai perjanjian maka datanglah mereka untuk mengadu ke kantor DPRD.
Sekretaris Komisi III DPRD TTS, David Boimau, yang menerima pengaduan serta memimpin rapat klarifikasi bersama Dinas PRKP dan bagian Pansimas, Kepada wartawan usai rapat mengatakan bahwa Khusus untuk Pansimas, karena oknum bernama Bapak Paulus Kase sebagai Ketua Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang disebutkan tidak hadir maka Dinas PRKP ditugaskan untuk turun ke Desa dan lakukan klarifikasi.
Sedangkan terkait pembayaran yang tidak sesuai, menurut David harus ada kroscek serta klarifikasi antar semua pihak agar masyarakat tidak dirugikan.
"Perhitungan pembayaran Rp. 60.000/hari juga perlu diklarifikasi bersama Bapak Paulus Kase. Harus ada kroscek antara kesepakatan Bapa Paulus kase dengan para pekerja dan disesuaikan dengan tarif dalam perencanaan biaya kemudian kita bisa selesaikan agar masyarakat yang mengadu tidak dirugikan,"
Harapan Sekretaris Komisi III adalah ke depan kalau ada pengelolaan dana seperti itu mestinya disampaikan secara terbuka ke masyarakat.
"Dan kalau ada kesepakatan-kesepakatan harus secara tertulis supaya kalau ada hal yang tidak sesuai misalnya pembayaran maka ada dasar untuk kita urus" jelasnya
Sedangkan Ketua PPK Pansimas mengatakan bahwa hasil kesepakatan bersama antara Kepala Desa Kelle dan Paulus Kase selaku Ketua KKM adalah pembayaran upah masyarakat akan di ambil dari Dana Desa.
"Ini masalah sebenarnya sudah dibahas dan pernyataan dari Kepala Desa dengan Bapa Paulus Kase bahwa ini akan dibayarkan dari Dana Desa. Hanya masyarakat tidak puas dengan nilai yang disampaikan 16 juta itu. Kami dari pihak Pansimas juga tidak mungkin membayarkan 132,"
Lanjut Missa bahwa dalam waktu dekat pengurus Pansimas bersama Komisi III DPRD TTS akan turun ke Desa Kelle untuk kroscek dan klarifikasi masalah tersebut.
"Masalah ini akan kami kembali dan kroscek kembali dengan Bapak Desa karena tidak dilaporkan kepada kami sebagai pengelola kegiatan. Tapi sudah dilaporkan ke komisi maka dalam waktu dekat kami dengan Bapak-Bapak dari komisi akan ke Desa Kelle untuk Kroscek dan klarifikasi masalah ini,"
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi III, David Boimau, bersama anggota Jean Neonufa, Askenas Afi, Maksi Kefi, dan Kabid Perumahan Dinas PRKP, Meo Selan, PPK Pansimas, Beny Missa, 2 orang pegawai Dinas PRKP, beserta 5 orang masyarakat pengadu. (**
penulis Mega editor EppyM photo Istimewa.