Ende Spektrum-ntt.com - Aliansi Mahasiswa yang terdiri dari BEM Uniflor Ende, PMKRI, dan GMNI Cabang Ende melakukan demonstrasi menolak harga BBM, Kamis (08/09/22).
Sasaran dari elemen mahasiswa ini dilakukan di dua titik yakni, di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Ende.
Dalam orasinya, elemen mahasiswa menuntut agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali kebijakan terkait dengan harga BBM.
Bagi Mahasiswa, kebijakan menaikan harga BBM oleh Pempus dinilai tidak produktif dan melukai hati nurani rakyat, apalagi di tengah rakyat masih menderita karena dilanda Covid19.
Demonstrasi berlanjut ke kantor DPRD Kabupaten Ende setelah di kantor Bupati, massa tak sempat bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Ende.
Di kantor DPRD Ende, massa disambut oleh Ketua DPRD Ende, Fery Taso beserta anggota DPRD lainnya. Mahasiswa lalu menuntut sikap politik DPRD Ende terkait kenaikan harga BBM.
Fery Taso, sebagai ketua DPRD Ende setelah berdialog dengan para ketua-ketua fraksi di DPRD Ende menyampaikan sikap politik bahwa DPRD Ende secara kelembagaan menolak harga BBM.
“Demi kepentingan rakyat, secara kelembagaan DPRD Ende menolak kenaikan harga BBM”, tegas Fery Taso di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga menambahkan beberapa poin sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah RI untuk mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak Pemerintah RI untuk menindak tegas mafia BBM bersubsidi.
3. Mendesak Pemerintah RI untuk mengawasi dan memastikan harga BBM, Sembako, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap stabil dengan cara melakukan intevensi pasar.
4. Mendesak DPRD Kabupaten Ende untuk mengumumkan kepada lembaga yang lebih tinggi agar kenaikan harga BBM bersubsidi dengan ulasan memgkaji ulang tidak berdampak untuk masyarakat umum.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Ende untuk mengontrol kenaikan tarif angkutan kota dan ojek pasca kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa hari kemarin sehingga dapat berfungsikan lembaga Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Ende sekaligus memcermati kebijakan pemerintah NTT