SIKKA. Spektrum-ntt.com || Pinjaman Daerah sangat berdasar dan sangat wajar dalam pemerintahan, Negara-Negara maju seperti Jepang, Amerika termasuk juga negara Indonesia. Kalau kita mau bangun daerah ini lebih cepat maju maka salah satu upaya adalah pinjaman.
Bupati Robi juga mengatakan hal itu dalam sambutannya pada acara penyerahan Kartu Sikka Sehat (KSS) bagi warga Desa Blatat Tatin, yang berlangsung di dusun Nara, Senin (7/09).
Bupati Robi juga menjelaskan Pinjaman daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang merupakan pinjaman reguler dengan bunga pinjaman 0?rsubsidi, dan dikembalikan selama 10 tahun. Pengembaliannya mulai tahun 2023. "Bagaimana cara pengembalian? yaitu dengan cara pemotongan DAK dengan demikian sama halnya dengan tidak pinjam karena uang dari daerah kita tidak pernah keluar satu senpun," tegas Bupati Robi menjelaskan.
Terkait usulan pinjaman daerah dimaksud dilakukan penyesuaian sejalan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi COVID-19 mengalami perubahan dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Tata cara pengusulan pinjaman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional
" Ini hal yang baru sehingga banyak orang tidak mengetahui alurnya, sehingga membuat polemik. Semua daerah lakukan pinjaman, termasuk Provinsi NTT, Ada peluang kenapa kita tidak lakukan?, " imbuhnya.
Sebelumnya, fraksi-fraksi di DPRD Sikka melalui pandangan nya memberikan tanggapan dalam rapat paripurna V masa sidang I tahun 2020/2021 di ruang sidang utama DPRD kabupaten Sikka (2/9).
Fraksi Golkar merupakan salah satu fraksi yang menyoroti rencana pengajuan pinjaman oleh pemda Sikka. Fraksi partai Golkar memberikan catatan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Sikka agar ditelaah dan dikaji kembali supaya proses pengembalian pinjaman nantinya tidak menghambat dengan kegiatan lainnya.
Fraksi partai Golkar juga mempertanyakan kepada Pemda soal perbedaan angka rencana pinjaman tersebut, dimana pada awal pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi diajukan pinjaman sebesar Rp 216.459.090, sementara angkanya berubah dalam dokumen pidato pengantar bupati tentang KUA PPAS menjadi 281.012.616.000. (**/red