NTT. Spektrum-ntt.com ||,- Terhadap Pekerjaan Pembangunan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo dan Deso Werang, Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka - Provinsi NTT yang tak kunjung usai, dengan indikasi telah terjadinya berbagai persoalan teknis dan non teknis yang belum terselesaikan hingga saat ini sebagai salah satu penghambat keberlanjutan pekerjaan Bendungan Napun Gete, memantik respon publik yang beragam.
Hermanus Thomas Boki Ketua DPD KNPI Provinsi NTT yang dimintai komentarnya oleh media usai melantik DPD KNPI Kabupaten Kupang Periode 2020-2023 di Aula Yayasan Alfa Omega, Tarus mengatakan, pada prinsipnya secara organisasi, DPD KNPI Provinsi NTT memberi apresiasi atas segala perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui kementerian PUPR dalam berbagai pekerjaan pembangunan di wilayah provinsi NTT, termasuk Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.
DPD KNPI Provinsi NTT memberi apresiasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan apapun, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, sebagai bagian dari upaya sadar untuk mencapai visi besar NTT Bangkit menuju Sejahtera, sebagaimana jargon/tagline Pemerintah Provinsi NTT saat ini di bawah Kepemimpinan Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bapak Joseph Nai Soi, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Lebih lanjut Heri Boki mengatakan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, menjadi perhatian serius DPD KNPI Provinsi NTT, dengan adanya berbagai pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPD KNPI Provinsi NTT maupun DPD KNPI Kabupaten Sikka. Secara kelembagaan organisasi, KNPI sangat mendukung dan turut mengawal pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bendungan Napun Gete. Kenapa demikian ? karena pembangunan Bendungan Napun Gete sesungguhnya memiliki manfaat yang sangat baik bagi pertumbuhan dan keberlanjutan berbagai sektor kehidupan manusia, diantaranya pertanian, peternakan, ketersediaan air baku, dan sebagainya.
Apalagi, anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian PUPR dalam Pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, sangat besar yaitu Rp. 880.848.000.000,- dan karena itu kita berharap PT. Nindya Karya (Persero) sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bendungan Napun Gete secara baik dan bertanggungjawab juga tepat waktu.
Selain itu, Heri Boki juga menyatakan kekesalannya atas sikap tidak komunikatif bahkan terkesan menghindar yang ditunjukan oleh Kasatker Bendungan BWS NT II terhadap upaya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan DPD KNPI Provinsi NTT. Saya dan teman-teman DPD KNPI Provinsi NTT sangat menyayangkan sikap yang ditunjukan oleh Kasatker BWS NT II, yang terkesan tidak komunikatif bahkan selalu menghindar serta bungkam. Apa ada sebenarnya, tanya Heri Boki.
Ketua DPD KNPI Provinsi NTT 2 periode ini menambahkan bahwa dengan adanya berbagai pengaduan masyarakat yang diterima, DPD KNPI Provinsi NTT telah mengirimkan Tim untuk melihat langsung kondisi di lapangan termasuk progres fisik pekerjaan Pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka. Faktanya, sampai November 2020 progres fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai kurang lebih 90%.
Karena itu, DPD KNPI Provinsi NTT melayangkan surat resmi untuk berkooordinasi dengan Kasatker Bendungan BWS NT II sejak akhir November lalu, tapi sampai saat ini Kasatker BWS NT II terus menghindar tanpa alasan. Ini yang sangat disesalkan. Harusnya niat baik saya dan teman-teman DPD KNPI Provinsi NTT untuk berkoordinasi, menyampaikan berbagai hal dan mendiskusikannya secara bersama sebagai masukan bagi Kasatker sekaligus bagian dari tanggungjawab dan fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPD KNPI Provinsi NTT, dihargai. Faktanya tidak demikian. Karena itu, dalam waktu dekat saya dan teman-teman KNPI NTT akan mengambil langkah lebih lanjut, apakah masih membuka ruang koordinasi dan komunikasi ataukah kita menempuh langkah menyampaikan aspirasi melalui mimbar bebas, Tutup Heri Boki.(*Tim