TTS.Spektrum-ntt.com || Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 secara Daring serta dibagi dalam 7 Zona, yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut terhitung Rabu, 19 s/d Kamis 20 Maret 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTS, Johanis Benu, S.E., M. Si kepada media ini mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang secara Daring merupakan salah satu langkah untuk penghematan anggaran dimana biasanya Pemda menghabiskan dana miliaran rupiah untuk musrenbang tatap muka, namun secara Daring hanya 20-an juta rupiah yang digunakan.
"Musrenbang di tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara tatap muka selama satu bulan dan itu menelan anggaran sampai 2,5 miliar rupiah. Karena itu dengan pelaksanaan secara daring ini tentu baik karena lebih hemat dan kami hanya mengalokasikan sekitar 20-an juta rupiah, yang jauh lebih hemat," ujar Johanis Benu.
Lanjut Johanis Benu bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang secara Daring adalah akses internet yang terbatas di beberapa wilayah, namun Pemda TTS bekerja sama dengan PLN dan Telkomsel untuk menyediakan fasilitas jaringan di titik-titik utama.
"Dunia digital memaksa kita untuk beradaptasi. Meskipun ada kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah tapi kami bekerjasama dengan PLB dan Telkomsel supaya menyediakan fasilitas jaringan di titik-titik utama. Kami juga terus melakukan evaluasi agar semua usulan dapat terakomodasi," kata Johanis Benu.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan daring telah diterapkan selama enam tahun berturut-turut, dan setiap tahun, lebih dari 1.000 usulan diterima dari berbagai kecamatan melalui musyawarah desa dan kecamatan sebelum akhirnya difilter untuk menentukan prioritas.
Johanis juga menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 di Kabupaten TTS tidak hanya menjadi forum perencanaan tahunan, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Karena itu seluruh pemangku kepentingan termasuk camat dan perwakilan masyarakat, diundang dalam forum tersebut untuk memastikan partisipasi yang luas dalam penyusunan rencana pembangunan.
"Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, diharapkan pembangunan daerah dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan utama seperti kemiskinan, stunting, dan pembangunan infrastruktur," jelas Johanis. (SN/Mega)