SIKKA. Spektrum-ntt.com || Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sikka menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih menjadi momok yang menakutkan dan membuat masyarakat menjadi skeptic terhadap pembangunan. Hal ini disampaikan pada saat Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, menyikapi pidato pengantar Bupati Sikka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun Anggaran 2020 di Lepo Kulababong, DPRD Sikka, Rabu (24/3/2021)
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa sebagai tanggung jawab, fraksi perlu mempertanyakan kasus KKN tersebut yaitu kasus Puskesmas Bola yang belum selesai, ada indikasi korupsi pembangunan puskesmas Waigete, gedung PCR di jalan Eltari, dan pengadaan travo listrik untuk gedung IGD pada RSUD TC. Hilers Maumere.
Fraksi Partai Golkar menduga ada kecendrungan proyek dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung diberikan kepada rekanan tertentu saja (Non Pribumi), terutama pekerjaan tanggap darurat bencana alam sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Menurut Fraksi Partai Golkar, ada modus menggunakan penyedia jasa (bendera perusahaan) dari luar Sikka, namun ternyata pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah semuanya bermasalah.
Fraksi Partai Golkar berharap agar pemerintah tidak lagi menggunakan jasa penyedia dari luar kabupaten Sikka kalau pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh rekanan lokal.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti pelelangan pekerjaan kantor bupati Sikka dimana pihak PPK dan POKJA dengan sengaja mengabaikan Perpres no 12 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU cipta kerja yang mengatur tentang kualifikasi dan pangsa pasar untuk pengerjaan barang dan jasa.(**/red