TTS.spektrum-ntt.com || Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Piter Tahun, ST.MM membenarkan Pernyataan sikapnya saat apel pagi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di depan Kantor Daerah TTS, Senin, 13/07/2020 dua media cetak yakni Harian Pos Kupang dan Timor Express dihentikan kerjasamanya.
Di Lobi Kantor DPRD TTS usai paripurna Bupati TTS, Egusem P. Tahun kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa, Pemboikotan terhadap media Pos Kupang dan Timex dikarenakan akhir-akhir ini setiap berita yang ditayang oleh dua media cetak tersebut tidak berimbang, atau tidak ada konfirmasi balik dari dua media ini terhadap setiap berita yang di tayang. Sehingga dengan terpaksa Pemerintah Daerah harus menghentikan kerjasamanya dengan dua media yakni Pos Kupang dan Timex.
"Saya oke, setuju. Kita kan perlu dikoreksi. Tapi etika Pers itu harus di pakai," Kata Bupati Tahun.
Terpisah, Ketua komisi 4 DPRD TTS, Marten Tualaka, mengatakan bahwa, upaya pemboikotan dari bupati terhadap media Pos Kupang dan Timex adalah suatu tindakan yang tidak elegan. Seorang pemimpin harus memberi ruang yang seluas-luasnya kepada publik, termasuk media karena era sekarang adalah era transparansi, dan kontrol media sangat dibutuhkan.
Marten juga menegaskan bahwa kita tidak boleh kembali ke zamannya orde baru, sehingga harus adanya pembungkaman media. Oleh karena itu media harus diberi ruang yang cukup fleksibel dalam ekspresi pemberitaannya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Karena media adalah salah satu komponen kontrol publik.
“Selama ini berita yang ditayang oleh media sudah sesuai dengan etika, karena kita harus pilahberita mana yang butuh konfirmasi balik, sedangkan berita mana yang tidak perlu seperti berita yang mengungkap fakta, dan ketika fakta lapangan seperti apa, maka itu juga yang akan di rilis oleh media”, jelas Marten.
Sedangkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT Ferry Jahang menegaskan, bahwa pihaknya menyesalkan sikap yang ambil oleh Bupati TTS karena kalau seandainya wartawan tidak melakukan konfirmasi terhadap suatu pemberitaan maka Bupati semestinya mengambil jalan dengan memberikan klarifikasi atau menyampaikan hak jawabnya. tidak harus dengan melakukan pemboikotan.
"Karena itu saya mendorong teman-teman media untuk terus dan gencar melakukan kontrol sosial di kabupaten Timor Tengah Selatan. Media jangan sampai kendor, silahkan tetap menjalankan tugas seperti biasanya karena sejauh ini yang dilihat oleh PWI berita yang dimuat oleh teman-teman itu sudah memenuhi kode etik jurnalistik dan sudah memenuhi unsur-unsur penulisan sebuah berita” jelasnya
Ferry juga persilahkan Bupati TTS untuk menggunakan hak jawabnya dimana berita yang menurut Pak Bupati tidak ada konfirmasi atau tidak sesuai keinginannya.
"Silakan itu disampaikan hak jawabnya. Karena seandainya kalau media sudah menurunkan berita itu menurut saya kecil sekali kemungkinan belum terkonfirmasi. Tetapi kalau Pak Bupati melihat itu silakan membuat hak jawabnya itu jalanya”, pungkasnya. (**
penulis Mega
editor Eppy M photo Istimewa