TTS.Spektrum-ntt.com || Sungguh malang nasib 44 orang tenaga non ASN di sekretariat DPRD kabupaten TTS yang dipecat tanpa alasan yang jelas. Meskipun Pimpinan DPRD TTS telah berjanji untuk memperjuangkan nasib 44 orang yang belum memenuhi syarat untuk lulus seleksi PPPK, Namun belum 24 jam janji pimpinan DPRD diucapkan, sejumlah eks tenaga outsourcing tersebut malah di rumahkan.
Pimpinan DPRD TTS dalam Jumpa Pers, Selasa, 04/03/2025, berjanji untuk memperjuangkan nasib 44 orang tenaga non ASN di sekretariat Dewan namun, sayangnya pada Rabu (05/03/25), tenaga non ASN yang bekerja seperti biasa tiba-tiba di suruh pulang dan tidak perlu bekerja lagi.
"Nanti kami komunikasikan dengan pemerintah Daerah untuk kita carikan solusi terhadap 44 orang teman-teman yang ada di sini. Kami sudah berdiskusi panjang terkait nasib mereka. Pada prinsipnya, mereka tetap bekerja di DPRD sebagai lembaga, tetapi dalam seleksi PPPK, sesuai regulasi, mereka memang tidak memenuhi syarat," ujar Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu kepada sejumlah awak media Selasa, (04/03/25) sore, di Ruang Rapat Banggar.
Mirisnya lagi, informasi yang beredar bahwa pemecatan yang terjadi merupakan keinginan pimpinan DPRD TTS. Dan hal itu dibenarkan Ketua Komisi IV yang juga Ketua Fraksi PKB, Relygius Usfunan SH.
Relygius meminta pimpinan DPRD TTS jujur terkait hal itu. Dirinya bahkan menyebut, pemecatan tenaga outsourcing itu dilakukan agar ada ruang bagi pimpinan DPRD TTS mengakomodir orang-orang terdekatnya.
"Jangan semua mau buang ke Pak Sekwan. Jujur saja, kita sama-sama baku tahu. Kita kan tahu bersama siapa yang tolak outsourcing yang ditempatkan di rujab pimpinan DPRD TTS," kata Egi.
Egi sangat menyesali pemecatan 44 tenaga non ASN tersebut. Menurutnya hal tersebut sangat tidak bijak dan tidak adil bagi para tenaga non ASN yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
"Kalau mau kasih masuk pimpinan punya orang, sisa komunikasi dengan Pak Sekwan pasti bisa. Misalnya untuk rujab, satu rujab mau kasih masuk lima atau enam orang. Tapi terlalu keji kalau harus korban ini 44 orang anak TTS ini," ujar politisi PKB itu.
Sementara, Sekretaris DPRD TTS, Albert D. I. Boimau, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengenai pemecatan secara tiba-tiba, hanya diam seribu bahasa. Dan sambil mengusap wajahnya, Adi Boimau meminta agar awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan DPRD TTS.
"Soal itu (pemecatan, Red) dengan pimpinan sa kakak. Nanti saya salah lagi. Biar kakak langsung dengan pimpinan saja," ucap Adi.
Meski demikian Pimpinan DPRD TTS. Mordekai Liu, Aris Nenobahan dan Yoksan Benu kompak membantah memerintahkan Sekwan untuk merumahkan 44 tenaga outsourcing yang sudah mengantongi surat perjanjian kerja (SPK) dengan Sekwan DPRD TTS tersebut.
Mereka bahkan menyebut kaget saat mengetahui 44 tenaga outsourcing tersebut sudah dirumahkan. Padahal sehari sebelumnya, pimpinan DPRD TTS menyatakan ingin agar 44 tenaga outsourcing itu tetap bekerja di DPRD TTS setelah gagal lolos seleksi PPPK. Pimpinan DPRD TTS menyebut akan memperjuangkan nasib mereka.
"Kami juga kaget, datang tadi pagi dapat informasi kalau 44 outsourcing sudah dirumahkan. Kami tidak pernah suruh Sekwan buat itu. Kami juga kaget karena tidak ada koordinasi dengan kami," ujar ketiga pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut.
Terkait tudingan bahwa para pimpinan ingin memasukkan orang-orang dekatnya sebagai tenaga outsourcing, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu menyebut hal ini semata-mata karena alasan privasi pimpinan, sehingga yang bertugas di rumah jabatan mesti berdasarkan rekomendasi pimpinan.
Namun untuk kantor DPRD TTS, siapa saja boleh asal berkompeten dan memenuhi syarat yang ditentukan.
"Kalau yang mau outsourcing di kantor DPRD TTS silakan siapa saja yang penting berkompeten seperti berijazah dan lain-lain," kata Mordekai. (SN/Tim)