TTS.Spektrum-ntt.com || Ketua Forum Pemerhati Demokrasi TTS, Dony Tanoen sangat menyayangkan tindakan KPU TTS yang mendiskriminasi sejumlah wartawan saat berlangsungnya acara debat Paslon Pilkada TTS pada Jumat, 25/10/2024.
Menurut Doni, insiden tersebut mencerminkan ketidakpahaman KPU terhadap peran penting media dalam proses demokrasi.
"Ketidak adilan yang dialami wartawan lokal mencerminkan kurangnya pemahaman dan penghargaan KPU terhadap pekerja Pers," katanya.
Doni juga menekankan terkait peran dan fungsi media sesuai dengan Undang-Undang Pers.
"Merujuk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3, yang menekankan fungsi media dalam memberikan informasi, pendidikan, dan mengawasi penyelenggaraan negara., Peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas," ujar Doni.
Selain itu, Doni juga menyoroti tindakan KPU TTS yang hanya mengundang 2 media cetak untuk meliput acara debat Paslon Pilkada TTS.
Akhir kata, Ketua Forum Pemerhati Demokrasi berharap insiden tersebut menjadi perhatian KPU NTT dan KPU RI agar tidak terulang kembali ke depannya.
"Semoga insiden tak terpuji itu menjadi perhatian KPU RI dan KPU NTT, dan semoga kedepannya KPU TTS lebih membuka diri dan berkomunikasi dengan wartawan, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam proses demokrasi yang transparan dan inklusif," tutupnya. (SN/Mega).