ENDE. spektrum-ntt.com || Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga menggelar
Diskusi lanjutan mengenai Percepatan Pengakuan dan Perlindungan hak - hak Masyarakat Adat Kabupaten Ende, di Aula PSE pada kamis, (30/07/2020).
Dalam sambutan ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah nusa bunga, bapak Philipus Kami mengatakan bahwa sudah 30 tahun dirinya berjuang bersama teman-teman yang berada di provinsi NTT untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat agar dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk mendapatkan tempat yang layak.
" sudah 30 tahun lamanya saya berjuang bersama dengan teman - teman yang ada di Provinsi NTT ini agar hak - hak Masyarakat adat di perhatikan oleh Pemerintah dan mendapat tempat yang layak bagi kepentinganya” jelasnya
Lanjutnya, untuk wilayah Flores Lembata dan Alor Perda yang sudah yaitu kabupaten Ende, Manggarai Timur dan Sika sedangkan Flores Timur dalam proses kajian akademis namun sampai sejauh ini masih terkendala dengan adanya Virus Corona.
Dirinya menambahkan dengan adanya Peraturan - Peraturan baik itu Perda ataupun Perbub tentu hal ini dapat merubah cara pandang terhadap Masyarakat adat yang sebelumnya dipandang bodoh, terpinggirkan namun dengan adanya peraturan tersebut maka pemahaman pemahaman keliru itu akan terbantahkan.
Masyarakat adat merupakan penjaga warisan budaya bangsa dan menjadi garda terdepan dalam melestarikan budaya serta kawasan - kawasan hutan yang ada.
Dirinay menyampaikan pula bahwa yang menjadi kendala terbesar untuk kabupaten Ende yaitu belum adanya peraturan bupati (Perbub).
Sementara itu salah seorang Masyarakat adat dari Nualise bapak Agus Djawa menyampaikan sudah berulang kali kami diundang untuk mengikuti pertemuan - pertemuan namun Peraturan bupati tak kunjung terealisasi.
Kabid PSD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Yofan Pasha dalam sambutanya menyampaikan jika pemerintah daerah sangat mendukung, namun yang menjadi kendala terbesar adalah perbedaan persepsi antara pemda dan dan Aman serta kendala anggaran,
“tentu sebagai Pemerintah Daerah kami sangat mendukung jika memang untuk kepentingan Masyarakat adat, namun yang menjadi kendala utama yaitu belum adanya persamaan persepsi antara Pemda dan Aman serta terkendalanya anggaran”, tutupnya.(**/red
penulis Teja Rango
editor EppyM photo Istimewa